Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DUKUNGAN kemudahan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus ditingkatkan lewat berbagai cara, agar daya dorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional lebih signifikan. Dituntut kolaborasi yang baik dari semua pihak untuk mewujudkannya.
"Belakangan ini muncul wacana untuk memberikan kredit dengan bunga 0% kepada sektor UMKM. Bila bisa direalisasikan usulan itu sangat bagus. Namun bila tidak, sudah sewajarnya perbankan memberi pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi sektor UMKM," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Sabtu (25/2).
Wacana pemberian kredit tanpa bunga bagi UMKM itu dikemukakan Menteri BUMN pekan ini. Skema tersebut sedang dikaji dua bank BUMN bersama Bank Indonesia.
Dorongan kemudahan pembiayaan itu dilatarbekakangi peran sektor UMKM yang telah menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55% dan juga berkontribusi pada serapan tenaga kerja hingga 97,22%.
Baca juga: Kemenkop UKM Bentuk Tim Khusus, Lanjutkan Penanganan Koperasi Bermasalah
Di sisi lain, lembaga pembiayaan dan perbankan saat ini baru mengalokasikan pembiayaan untuk sektor UMKM sekitar 21% dari kapasitas pembiayaan yang ada.
Menurut Lestari, kemudahan pembiayaan merupakan satu dari banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM.
Upaya lain yang harus dilakukan, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, adalah peningkatan kapasitas keterampilan, kreativitas, dan daya adaptasi sektor UMKM terhadap dunia digital.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap kombinasi antara kemudahan pembiayaan dan peningkatan kreativitas serta daya adaptasi dengan sistem digital yang baik, mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor UMKM.
Tentunya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dituntut kolaborasi yang kuat dari banyak pihak agar mampu merealisasikan skema peningkatan percepatan pertumbuhan sektor UMKM di Tanah Air itu. (RO/OL-16)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Fauzo mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang hanya menyentuh angka 86,7 persen menjadi catatan merah bagi pemerintah.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Mengingat peran strategis tersebut, Budi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai sebagai payung hukum utama.
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
Menurut Azis, perlawanan sengit yang ditunjukkan anak asuh Hector Souto membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap dalam peta futsal internasional.
Sudjatmiko menambahkan, pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, sebab, dana untuk perbaikan pascabencana mencapai angka Rp 70 triliun untuk tiga tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved