Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGAWALI kolaborasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jajaran Pos Indonesia ikuti acara pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan destinasi Korea Selatan, Senin (13/2).
BP2MI kembali melepas 524 PMI program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan dan 139 yang sedang mengikuti Preeliminary education.
Pelepasan yang dihelat di ballroom hotel ini dihadiri Ketua Umum DPP Gebu Minang yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), pengurus partai Hanura, perwakilan kementerian perekonomian, anggota DPR-RI.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris memberi suntikan motivasi kepada PMI dan Direktur PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan siap membantu BP2MI dengan apa yang dimiliki Pos Indonesia.
Ada tiga wujud milik Pos Indoensia yang sejalan dengan keberadaan PMI di luar negeri. Yang pertama, PT Pos Indonesia siap memfasilitasi pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia.
Faizal memastikan barang-barang tersebut bisa sampai ke alamat tujuan, bahkan di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terpencil) dan perbatasan.
Baca juga: Transformasi Digital Pos Indonesia Dinilai Sudah ‘On The Right Track’
“Saya punya pengalaman kebetulan sebelum saya menjadi Dirut Pos, saya di Telkom selama 30 tahun dan saya sempat menjadi Direktur Utama Telco Internasional yang punya 11 cabang, antara lain di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Makau dan Arab Saudi," jelas Faizal.
"Di situ banyak Pekerja Migran Indonesia. Jadi sedikit banyak saya tahu persis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman PMI,” ungkap Faizal.
Kedua, Pos Indonesia mempunyai supperapps berlabel Pospay di bawah divisi Bisnis Jasa Keuangan.
“Dengan Pospay, PMI dapat mengirim uang ke dalam negeri, membayar listrik, membelikan pulsa saudara yang di Indonesia, dan membayar kredit rumah bila nanti ada program KUR dari BP2MI,” tambah Faizal.
Faizal yang sebelumnya menyaksikan video dari BP2MI, ketika sambutan kepala BP2MI Benny Rhamdani, memperlihatkan banyak PMI yang mendapat kekerasan ketika berjuang mengais rezeki di luar negeri, tercetus akan menyediakan fitur khusus di aplikasi Pospay bagi PMI.
Fitur ini berupa saluran pengaduan demi mencegah kekerasan terhadap PMI.
“Jadi nanti di Pospay ada fitur khusus untuk informasi tentang PMI, kemudian dari Kepala BP2MI ini (fitur) ada panic button,” janji Faizal.
Fitur ini, tambah Faizal, penting sebagai langkah cepat pemerintah Indonesia dalam merespons semua aduan dari PMI. Terutama jika PMI mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di negara penempatan.
Faizal berharap semua PMI yang tersebar di semua negara dapat mengunduh aplikasi Pospay. Pasalnya, Pospay dapat digunakan PMI untuk berbagai transaksi keuangan.
Bentuk dukungan ketiga yaitu, pihak Pos Indonesia juga peduli terhadap keberlanjutan karir PMI sepulang dari negera penempatan.
Mereka diharapkan bisa menempuh pendidikan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) secara daring untuk program D3, D4 dan S1 di sela PMI bekerja.
“Mereka bisa dapat gelar ketika mereka pulang ke Indonesia. Mereka punya pengalaman kerja, punya wawasan di luar negeri, dan juga pendidikannya meningkat sehingga ketika berwirausaha dan kalau bekerja lagi kompetensinya lebih tinggi sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” beber Faizal.
Berkaitan dengan Osman Sapta Odang yang jjuga sebagai ketua Gebu Minang, Faizal menyebutkan bahwa Pos Indonesia dengan aplikasi Pospay-nya, telah bekerja sama dengan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang).
Pihaknya menyediakan fitur khusus berlabel Pospay Gebu Minang yang memiliki anggota sekitar 16 juta orang.
Faizal ikut bangga dengan keberangkatan PMI yang diperhatikan pemerintah.
"Tapi kali ini saya bahagia melihat rasa kebahagiaan terlihat dari para wajah PMI Korea untuk ke luar negeri. Dengan bekerja di luar negeri bisa belajar hidup dan belajar bertanggung jawab," jelasnya.
"Karena ketika kembali, akan banyak pelajaran yang akan di dapatkan. PMI adalah generasi muda, bercita-cita pulang ke Indonesia menjadi orang sukses," pungkas Faizal. (RO/OL-09)
Layanan ini ditujukan untuk memudahkan PMI serta jamaah Haji dan Umrah dalam mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia dengan relaksasi bea masuk
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memastikan stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) mulai dicairkan Senin, 20 Oktober.
Pos Indonesia menjadikan HUT kali ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik.
Sejak berdiri pada 2020, RestockTech telah menjadi mitra penting dalam pemberdayaan UMKM melalui solusi end-to-end.
Masyarakat harus proaktif mengecek status penerimaan BSU, mengingat waktu pencairan sangat terbatas. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay.
Sampoerna Retail Community (SRC) bersama PT Pos Indonesia (Persero) menjalin sinergi untuk memperluas akses layanan publik melalui jaringan Toko SRC.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved