Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk mendukung proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Anggaran negara tersebut masuk dalam penggarapan proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kami menganggarkan dukungan pemerintah untuk KPBU di IKN sebesar Rp219 miliar pada tahun ini," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Hingga Saat Ini, Ada 142 Investor Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Adapun rincian penggunaan dana tersebut, yakni Rp49 miliar untuk fasilitas penyiapan proyek (project development facility/PDF) pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau pemindahtanganan BMN dalam rangka IKN. Tahapan proyek ini sudah ada di penyiapan dokumen perjanjian.
Sedangkan dana sebesar Rp170 miliar sisanya, digunakan sebagai fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Suminto menyebut saat ini sedang dalam tahap penyiapan dokumen perjanjian.
Baca juga: Alokasi Penarikan Utang Rp696 Triliun, Kemenkeu: Didominasi Penerbitan SBN
Proyek pendukung pendanaan itu meliputi fasilitas pengembangan proyek empat rumah susun, yang diprakarsai oleh badan usaha. Keempat rusun tersebut yakni, Rusun ASN di Precinct Core oleh Korea Land Housing.
Lalu, Rusun ASN di North Government Wilayah Proyek (WP) 1A KIPP IKN oleh Summarecon, Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B oleh CCFG-RBN, dan Rusun ASN di Pemerintahan Barat WP 1A oleh Nindya Karya.
Adapun keempat proyek rusun tersebut masih dalam proses penyiapan persyaratan pengajuan permohonan PDF di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved