Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH mengalokasikan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk mendukung proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Anggaran negara tersebut masuk dalam penggarapan proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kami menganggarkan dukungan pemerintah untuk KPBU di IKN sebesar Rp219 miliar pada tahun ini," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Hingga Saat Ini, Ada 142 Investor Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Adapun rincian penggunaan dana tersebut, yakni Rp49 miliar untuk fasilitas penyiapan proyek (project development facility/PDF) pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau pemindahtanganan BMN dalam rangka IKN. Tahapan proyek ini sudah ada di penyiapan dokumen perjanjian.
Sedangkan dana sebesar Rp170 miliar sisanya, digunakan sebagai fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Suminto menyebut saat ini sedang dalam tahap penyiapan dokumen perjanjian.
Baca juga: Alokasi Penarikan Utang Rp696 Triliun, Kemenkeu: Didominasi Penerbitan SBN
Proyek pendukung pendanaan itu meliputi fasilitas pengembangan proyek empat rumah susun, yang diprakarsai oleh badan usaha. Keempat rusun tersebut yakni, Rusun ASN di Precinct Core oleh Korea Land Housing.
Lalu, Rusun ASN di North Government Wilayah Proyek (WP) 1A KIPP IKN oleh Summarecon, Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B oleh CCFG-RBN, dan Rusun ASN di Pemerintahan Barat WP 1A oleh Nindya Karya.
Adapun keempat proyek rusun tersebut masih dalam proses penyiapan persyaratan pengajuan permohonan PDF di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Mantan Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil juga memiliki pandangan yang sama. Sebab, RK merupakan kurator IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved