Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan besaran penarikan utang pada tahun ini sebesar Rp696 triliun. Hal itu didasari pada penghitungan pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran yang telah dilakukan.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SUN) bakal mendominasi penarikan utang dengan porsi 90-95%. Sementara 5-10% sisanya akan didapat dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
"SBN sendiri antara 69% hingga 70%, akan kami penuhi dengan SBN domestik nonritel, 10% hingga 15% dengan SBN ritel, lalu 13% hingga 16% dengan SBN valas (valuta asing)," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kondisi Utang Indonesia Masih Aman
Pemerintah dikatakannya siap meneruskan upaya pendalaman pasar SBN domestik dan basis investor melalui penerbitan SBN ritel. Tujuannya, agar Indonesia mencapai kemandirian dalam pembiayaan anggaran.
Sedangkan SBN valas akan diterbitkan sebagai pelengkap instrumen pembiayaan. Ini dilakukan guna menghindari crowding out effect, sekaligus menjaga cadangan devisa dalam negeri.
Baca juga: Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap
Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman berkisar Rp36,1 triliun. Terdiri dari pinjaman luar negeri Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun. Pinjaman luar negeri diproyeksikan untuk membiayai proyek atau pengadaan barang dan jasa lintas tahun, serta mendukung upaya alih teknologi.
"Untuk pinjaman dalam negeri, jumlahnya cukup kecil, diperuntukkan belanja alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) dan almatsus (Alat Material Khusus) yang diproduksi industri strategis dalam negeri," papar Suminto.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved