Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan besaran penarikan utang pada tahun ini sebesar Rp696 triliun. Hal itu didasari pada penghitungan pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran yang telah dilakukan.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SUN) bakal mendominasi penarikan utang dengan porsi 90-95%. Sementara 5-10% sisanya akan didapat dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
"SBN sendiri antara 69% hingga 70%, akan kami penuhi dengan SBN domestik nonritel, 10% hingga 15% dengan SBN ritel, lalu 13% hingga 16% dengan SBN valas (valuta asing)," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kondisi Utang Indonesia Masih Aman
Pemerintah dikatakannya siap meneruskan upaya pendalaman pasar SBN domestik dan basis investor melalui penerbitan SBN ritel. Tujuannya, agar Indonesia mencapai kemandirian dalam pembiayaan anggaran.
Sedangkan SBN valas akan diterbitkan sebagai pelengkap instrumen pembiayaan. Ini dilakukan guna menghindari crowding out effect, sekaligus menjaga cadangan devisa dalam negeri.
Baca juga: Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap
Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman berkisar Rp36,1 triliun. Terdiri dari pinjaman luar negeri Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun. Pinjaman luar negeri diproyeksikan untuk membiayai proyek atau pengadaan barang dan jasa lintas tahun, serta mendukung upaya alih teknologi.
"Untuk pinjaman dalam negeri, jumlahnya cukup kecil, diperuntukkan belanja alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) dan almatsus (Alat Material Khusus) yang diproduksi industri strategis dalam negeri," papar Suminto.(OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved