Alokasi Penarikan Utang Rp696 Triliun, Kemenkeu: Didominasi Penerbitan SBN

PEMERINTAH mengalokasikan besaran penarikan utang pada tahun ini sebesar Rp696 triliun. Hal itu didasari pada penghitungan pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran yang telah dilakukan.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SUN) bakal mendominasi penarikan utang dengan porsi 90-95%. Sementara 5-10% sisanya akan didapat dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.

"SBN sendiri antara 69% hingga 70%, akan kami penuhi dengan SBN domestik nonritel, 10% hingga 15% dengan SBN ritel, lalu 13% hingga 16% dengan SBN valas (valuta asing)," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kondisi Utang Indonesia Masih Aman

Pemerintah dikatakannya siap meneruskan upaya pendalaman pasar SBN domestik dan basis investor melalui penerbitan SBN ritel. Tujuannya, agar Indonesia mencapai kemandirian dalam pembiayaan anggaran.

Sedangkan SBN valas akan diterbitkan sebagai pelengkap instrumen pembiayaan. Ini dilakukan guna menghindari crowding out effect, sekaligus menjaga cadangan devisa dalam negeri.

Baca juga: Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap

Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman berkisar Rp36,1 triliun. Terdiri dari pinjaman luar negeri Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun. Pinjaman luar negeri diproyeksikan untuk membiayai proyek atau pengadaan barang dan jasa lintas tahun, serta mendukung upaya alih teknologi.

"Untuk pinjaman dalam negeri, jumlahnya cukup kecil, diperuntukkan belanja alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) dan almatsus (Alat Material Khusus) yang diproduksi industri strategis dalam negeri," papar Suminto.(OL-11)