Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PEMERINTAH mengalokasikan besaran penarikan utang pada tahun ini sebesar Rp696 triliun. Hal itu didasari pada penghitungan pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran yang telah dilakukan.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SUN) bakal mendominasi penarikan utang dengan porsi 90-95%. Sementara 5-10% sisanya akan didapat dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
"SBN sendiri antara 69% hingga 70%, akan kami penuhi dengan SBN domestik nonritel, 10% hingga 15% dengan SBN ritel, lalu 13% hingga 16% dengan SBN valas (valuta asing)," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/2).
Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Kondisi Utang Indonesia Masih Aman
Pemerintah dikatakannya siap meneruskan upaya pendalaman pasar SBN domestik dan basis investor melalui penerbitan SBN ritel. Tujuannya, agar Indonesia mencapai kemandirian dalam pembiayaan anggaran.
Sedangkan SBN valas akan diterbitkan sebagai pelengkap instrumen pembiayaan. Ini dilakukan guna menghindari crowding out effect, sekaligus menjaga cadangan devisa dalam negeri.
Baca juga: Industri Harus Tumbuh Lebih Tinggi untuk Lolos dari Middle Income Trap
Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman berkisar Rp36,1 triliun. Terdiri dari pinjaman luar negeri Rp32,6 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp3,5 triliun. Pinjaman luar negeri diproyeksikan untuk membiayai proyek atau pengadaan barang dan jasa lintas tahun, serta mendukung upaya alih teknologi.
"Untuk pinjaman dalam negeri, jumlahnya cukup kecil, diperuntukkan belanja alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) dan almatsus (Alat Material Khusus) yang diproduksi industri strategis dalam negeri," papar Suminto.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved