Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan sebanyak 142 investor tertarik untuk berinvestasi di wilayah IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Adapun dari 142 investor tersebut, 90 investor di antaranya telah menyatakan keseriusan.
"Kami laporkan, kami telah menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest," jelas Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (6/2).
"Hingga minggu lalu, jumlahnya 142 investor. Sekitar 90 investor kami kategorikan sebagai pihak yang serius," imbuhnya.
Baca juga: Harga Satu Rusun di IKN Capai Rp12 M Tuai Kritik
Para investor tersebut, kata dia, akan melanjutkan komitmennya dengan berbagai macam proses bisnis, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Rinciannnya, 25 investor bergerak di bidang infrastruktur dan utilitas, serta 15 investor di bidang edukasi.Lalu, 14 investor di bidang jasa konsultan, 10 investor di bidang perumahan, 9 investor di bidang mixed use dan komersial, berikut 6 investor di bidang teknologi.
Baca juga: Investor IKN Diperlakukan Lebih Istimewa
Selanjutnya, 5 di bidang sektor kesehatan, 4 investor di sektor kantor BUMN dan swasta, serta 2 investor di sektor kantor pemerintahan. Untuk proyek KPBU untuk perumahan mencakup 184 towers.
Untuk nilainya, Summarecon dengan investasi sebesar Rp1,67 triliun atau US$109,26 miliar. Kemudian, Nusantara's Consortium dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun atau US$2,01 miliar. Adapun Korea Land and Housing senilai Rp8,65 triliun atau US$ 566,01 miliar.
Bambang menyebut untuk pendanaan IKN, sekitar 20% dari APBN dan 80% sisanya berasal dari skema yang melibatkan swasta. "20% pendanaan akan dari APBN. Kemudian 80% sisanya akan menggunakan skema yang melibatkan swasta, seperti KPBU," tutupnya.(OL-11)
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Mantan Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil juga memiliki pandangan yang sama. Sebab, RK merupakan kurator IKN.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved