Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
INVESTOR yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal menerima insentif spesial dari pemerintah. Itu karena beragam keringanan fiskal maupun non fiskal yang akan diterima akan jauh lebih menarik ketimbang insentif lainnya.
"Insentif ini sedang difinalisasi draft-nya dan akan ditandatangani oleh Presiden. Saya bisa jamin insentif di IKN akan menjadi lebih bagus dibanding Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Mandiri Forum Investment di Jakarta, Kamis (2/2).
Salah satu keistimewaan dari insentif tersebut, lanjutnya, ialah besaran insentif fiskal yang lebih besar ketimbang yang sudah ada. Demikian halnya dengan periode fasilitas insentif yang akan diterima oleh investor.
"Tax holiday lebih panjang, super deduction lebih panjang. Kita tunggu Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Ada aturan spesial bagi investor untuk berinvestasi di IKN," jelas Bambang.
PP tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi draf sebelum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Bambang mengatakan, setidaknya beleid itu akan terbit dalam dua minggu ke depan.
Baca juga: Tanggapi soal Urgensi Perppu Ciptaker, Bahlil: Untuk Perbaikan UU
Sebelum PP itu berlaku, OIKN bakal memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan sosialisasi kepada investor. "Dalam 2 minggu ke depan kita ingin membuat sosialisasi yang menyeluruh tentang apa saja insentif yang akan diberikan di IKN," terang Bambang.
"Kalau dikatakan ini akan lebih menarik, itu benar. Karena jangka waktu lebih lama, tingkatan lebih tinggi, karena ini memang pionering, perintisan, di mana agar orang mau berinvestasi di tempat yang sama sekali baru," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kekhususan insentif bagi investor di IKN diperlukan. Ini demi menarik minat penanam modal terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Indonesia.
Itu juga karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendanai pembangunan IKN. "Tax holiday atau insentif lainnya di IKN lebih besar dan lebih baik ketimbang di daerah lain di Indonesia. Karena kita lalukan lex specialist di IKN. Ini semua dalam rangka bagaimana merangsang (investor)," jelasnya.
Insentif khusus itu juga diberikan agar investor bisa mendapat kepastian mengenai kecepatan internal rate of return (IRR) hingga ketepatan break even point investasi yang dilalukan.
"Saya yakinkan kalian (investor) tidak rugi berinvestasi di sana. Biar pemerintah yang urus izin-izinnya untuk IKN ini, investor datang saja," tambah Bahlil. (OL-4)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Pemerintah akan melakukan grounbreaking terhadap sejumlah infrasktur di IKN. Mulia dari hotel, perkantoran, hingga restoran.
KAPASITAS sumber daya manusia (SDM) lokal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
JABATAN Kepala OIKN Nusantara nantinya dipimpin sosok Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, pembangunan itu IKN Nusantara diyakini masih akan dihiasi sejumlah masalah.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI menyebut realiasai investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang atau Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) masih jauh dari target.
Pasar modal Indonesia masih menghadapi tekanan pada 2025 ditandai pelemahan indeks dan arus keluar dana asing.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
Melalui e-Voting, investor dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat RUPS berlangsung tanpa harus hadir di lokasi.
HINGGA akhir April 2025, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham di pasar modal hampir menyentuh angka 6,9 juta investor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved