Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JABATAN Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara nantinya dipimpin sosok berpengalaman dan profesional yakni mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, pembangunan itu Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur diyakini masih akan dihiasi sejumlah masalah.
"Meskipun Basuki dikenal berpengalaman, hal ini tidak menjamin proyek IKN akan berjalan sesuai perencanaan awal karena memiliki segudang masalah," ujar pengamat ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat kepada Media Indonesia, Selasa (22/10).
Masalah itu antara lain mengenai keterbatasan anggaran dan lambatnya investasi asing masuk. Hal ini yang menyulitkan penyelesaian proyek IKN sesuai target. Apabila dipaksakan, sambung Achmad, akan ada risiko penurunan kualitas dan efektivitas proyek mercusuar kebanggaan Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu.
"Proyek IKN dari awal kan dikritik banyak pihak karena perencanaan yang dianggap terburu-buru dan kurang matang," tuding Achmad.
Dia menambahkan ada kekhawatiran bahwa pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif justru memperpanjang permasalahan struktural yang ada, seperti kurangnya koordinasi, permasalahan pasokan material, serta pengelolaan lahan yang berlarut-larut.
Presiden Prabowo, lanjut Ahmad, bisa memilih untuk mengevaluasi ulang proyek ini dan memutuskan bahwa anggaran dan sumber daya manusianya lebih baik dialokasikan ke proyek-proyek lain yang dianggap lebih prioritas untuk mendongkrak perekonomian nasional yang tengah lesu saat ini.
Dihubungi terpisah, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga justru berpandangan berbeda. Menurutnya, rencana penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN definitif sudah tepat untuk memastikan proyek ibu kota baru terus berlanjut ke depannya.
Penunjukkan Pak Basuki sebagai Kepala OIKN sudah paling tepat. Ini karena beliau sudah memahami betul perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di IKN," sebutnya.
Untuk pekerjaan rumah ke depannya, OIKN harus bisa mendatangkan investasi swasta, baik itu dari nasional dan asing dengan skala besar untuk mempercepat pembangunan IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). (Ins/M-4)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KANTOR Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut selesai pada Februari 2025. Seluruh pegawai yang tersebar akan pindah mulai Maret 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved