Harga Satu Rusun di IKN Capai Rp12 M Tuai Kritik

ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyampaikan harga satu rumah susun (rusun) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang akan dibangun bisa mencapai Rp12 miliar per unitnya. Menurutnya harga tersebut kelewat mahal.

Dari data yang dihimpun, ia menjabarkan pembangunan rusun untuk aparatur sipil negara atau ASN di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN akan menelan biaya Rp86,5 triliun untuk 1.265 unit bagi 3.795 pegawai. Jika dibagi per unitnya sekitar Rp683 miliar. Lalu, untuk tipe rusun di sub-wilayah perencanaan (WP) 1A IKN bakal dianggarkan Rp1,67 triliun untuk 130 unit.

"Kira-kira Rp12 miliar per unitnya itu. Beberapa program rumah susun di IKN harganya ada yang kurang wajar," kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-Pera), Rabu (25/1).

Data lainnya yang disebutkan Suryadi ialah hunian untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN rencananya akan menelan biaya Rp30 triliun untuk 8.525 unit rusun, atau per unitnya sekitar Rp3 miliar.

"(Harga) ini sangat jauh bagi rusun yang biasa dibangun di Bandung sekitar Rp312 juta per unit. Saya tidak tahu tipe rumah susun seperti apa yang dibangun sehingga harganya begitu besar untuk menampung tigas ASN dalam satu unit," jelasnya.

Suryadi meminta Ditjen Perumahan PU-Pera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar rencana pembangunan rumah susun di IKN tidak memakan biaya yang fantastis.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menanggapi bahwa sampai saat ini pihaknya baru membangun rumah tapak jabatan menteri di IKN sebanyak 36 unit dengan total pagu Rp519 miliar hingga paket pengerjaan 2024.

"Kami belum ada penugasan program hunian ASN sampai saat ini, baru pejabat menteri dan rumah konstruksi pekerja di IKN," responsnya.

Dalam rumah menteri tersebut akan dibangun secara full furnish alias sudah dilengkapi dengan perabotan rumah. Jadi para menteri akan menempati langsung rumah tersebut.

Terkait harga rumah susun yang dituding mahal tersebut, Dirjen Perumahan mengaku akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk audit pembangunan rumah di ibu kota baru tersebut. (OL-8)