Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI di tengah ancaman krisis pasokan pangan global, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengaku optimistis target inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada di bawah 5% dengan catatan semua pihak bekerja sama menjaga inflasi.
“Target inflasi di bawah 5%, menurut saya, realistis, kalau semua unsur kompak bekerja sama. Menjaga inflasi, seperti ajakan presiden, pencapaian target tersebut menjadi lebih realistis lagi, lebih mudah dicapai walaupun ada tantangan terkait pasokan pangan global,” ujar Piter, Jumat (20/1).
Piter berpendapat para kepala daerah seperti Gubernur, Wali Kota, maupun Bupati memiliki peran besar untuk memastikan pasokan pangan di daerahnya terkendali.
Baca juga: Pengamat: Perlu Kewaspadaan Hadapi 2023 Terkait Ancaman Inflasi
Untuk itu, dia mendorong para pejabat di daerah sering turun ke lapangan guna melihat secara langsung pasokan dan kebutuhan masyarakat, supaya jika terjadi kelangkaan bisa segera diatasi.
“Pimpinan daerah punya peran besar dalam memastikan pasokan pangan di daerah. Sering mengecek itu adalah wujud kepedulian dan kecepatan respons ketika ada gangguan supply. Dengan respons cepat kenaikan harga akibat keterbatasan supply bisa di cegah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian ikut gotong royong mengurusi inflasi secara bersama-sama, layaknya mengurus pandemi covid-19.
“Berkaitan dengan inflasi, sekali lagi saya minta secara rutin pada saat sama, pada saat kita mengerjakan urusan covid-19, semua bisa bekerja bareng-bareng , bekerja bersama-sama. Kami harapkan juga urusan inflasi bisa kita keroyok bareng,” ujar Presiden Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu menekankan, inflasi 2023 sedapat mungkin harus ditekan di bawah 5%.
Menurut Presiden Jokowi, peluang untuk mengendalikan inflasi sangat bisa dilakukan usai dirinya ke luar masuk pasar mengecek harga. Dan intinya, kata Jokowi, adalah kerja sama seperti menyelesaikan permasalahan pandemi covid-19.
"Dan saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi covid-19 yang terjadi di negara kita," tukas Presiden Jokowi.
Sementara itu, Ketua Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, selain menjaga inflasi, Presiden Jokowi juga meminta industri jasa keuangan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2023 dan melanjutkan kebijakan yang mampu memperkuat resiliensi saat badai pandemi covid-19.
Berbekal berbagai pengalaman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi, optimis ekonomi Indonesia ke depan akan tumbuh positif.
"Presiden yang memberikan arahan sangat jelas bahwa seharusnya kita dapat menjaga terus momentum perkuatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan dan dengan berbagai pelajaran bagaimana menyelesaikan tantangan yang berat selama pandemi," ucap Mahendra. (RO/OL-1)
BANK Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9%–5,7%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2025 yang berada pada rentang 4,7%–5,5%.
Memasuki awal 2026, lanskap ekonomi global menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang lebih nyata dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Lonjakan harga emas dunia yang menembus level psikologis USD 4.700 per troy ons dipicu oleh pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump.
Pemprov Jateng juga mengandalkan sistem pemantauan harga harian di pasar-pasar tradisional untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini.
Beberapa komoditas pangan seperti cabai dan sayur justru mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved