TINGKAT kemiskinan di Indonesia dikhawatirkan akan bertambah jauh lebih besar pada tahun ini imbas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penambahan bahkan sudah terjadi sebelum pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga bensin itu.
"Yang perlu dikhawatirkan adalah angka kemiskinan setelah harga BBM subsidi naik. Ini efeknya masih terasa dari harga energi di 2023, jadi bulan maret 2023 bisa terjadi penambahan jumlah orang miskin baru," ujar Direktur Eksekutif dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Media Indonesia, Senin (16/1).
Diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,36 juta orang di September 2022. Angka itu naik 0,20 juta orang dari posisi Maret 2022 yang hanya 26,16 juta orang.
Jumlah itu setara dengan 9,57% dari total penduduk, juga mengalami peningkatan dari posisi Maret 2022 yang sebesar 9,54%. Naiknya jumlah penduduk miskin di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pada September 2022, bertepatan dengan periode survei yang dilakukan BPS.
Karenanya, Bhima menilai potensi penambahan jumlah penduduk miskin berpotensi terjadi lantaran bulan-bulan berikutnya belum tertangkap dalam survei BPS. Dia juga menilai peningkatan jumlah penduduk miskin itu tak sejalan dengan angka-angka pemulihan ekonomi di dalam negeri.
Baca juga: Presiden: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Kemungkinan 5,2 Persen
"Angka kemiskinan harusnya menurun karena sudah masuk fase pemulihan ekonomi, jika yang terjadi justru kenaikan ini anomali," kata dia.
Menurutnya, inflasi yang cukup tinggi dibarengi dengan kelangkaan minyak goreng pada maret 2022 sangat memukul rumah tangga miskin. Sebab, ada krisis biaya hidup yang merambat dari perkotaan ke pedesaan.
Itu karena kenaikan harga bahan pangan dinilai paling sensitif ke peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga masih mengalami tekanan akibat naiknya biaya produksi, penurunan omzet, dan banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Untuk itu, Bhima menyarankan agar pengambil kebijakan segera mengambil langkah yang tepat dan konkret. Penurunan harga BBM bersubsidi, misalnya, menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh mengingat harga minyak dunia juga telah menurun menuju normalisasi.
"Stabilitas harga pangan juga mendesak untuk dikelola dengan baik, terutama beras yang riskan menyumbang porsi yang besar ke inflasi. Pembukaan lapangan kerja pun menjadi tugas pemerintah, dengan mendorong stimulus ke dunia usaha secara tepat sasaran," pungkas Bhima. (OL-4)
