Jumat 30 Desember 2022, 08:31 WIB

KRL Mania Nilai Menhub Budi Layak Diganti, Tidak Pro Transportasi Massal dan APBN

Putri Anisa Yuliani | Ekonomi
KRL Mania Nilai Menhub Budi Layak Diganti, Tidak Pro Transportasi Massal dan APBN

dok.Rumgapres
Presiden Jokowi didamping Menhub Budi K.S (kanan) dan Menkomamrinvest Luhut BP (kanan) serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat meninjau

 

KOMUNITAS Pengguna KRL Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL kaya dan miskin. Apalagi saat ini Presiden sedang mengevaluasi kinerja menteri dan merencanakan reshuffle.

KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.

"Pertama, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL," kata Humas KRL Mania, Gusti, dalam keterangan resmi, yang dikutip Jumat (30/12/2022)

Kedua, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM subsidi dan kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp260 triliun.

Baca Juga: Wapres Dukung Pembedaan Tarif KRL

"Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi," tukasnya.

Ketiga, pengguna angkutan umum baik kaya maupun tidak mampu sama-sama turut mengurangi emisi karbon di Jabodetabek.

"Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon," jelas Gusti.

Alasan lain adalah, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. "Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut," tuturnya.

Karena itu, jika tersapat masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja.

"Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti Menhub dengan sosok yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," tegas Gusti. (OL-13)

Baca Juga: Kemenhub Masih Kaji Kartu Pembayaran KRL Sesuai Kemampuan

Baca Juga: Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tengah Dipersiapkan

Baca Juga

Dok GNA Group

GNA Rilis Perumahan Bernuansa Modern Art Deco

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 22:20 WIB
Pasar rumah tapak diprediksi masih akan terus tumbuh dan paling diminati tahun...
Antara

Salurkan 172.000 Ton Beras, Bulog Klaim Berhasil Redam Kenaikan Harga

👤 Refa Walukow 🕔Rabu 01 Februari 2023, 21:55 WIB
Bulog sudah menggelontorkan 172.000 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak awal Januari hingga 30...
Ist

Premier Lake Residence Hunian Berkualitas Idaman Generasi Milenial 

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 21:33 WIB
Premier Lake Residence, sebuah hunian tropis modern berkualitas tinggi, dengan fasilitas lengkap didukung oleh konsep healthy...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya