Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PEMERINTAH memastikan bakal memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi bakal dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari ini usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Brasil.
"Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," kata Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangannya, Selasa (8/7).
"Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah AS, pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan," tambahnya.
Diketahui, Donald Trump telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo perihal keputusan besaran tarif impor. Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% dan jika melakukan kebijakan balasan, maka AS akan menambah lagi besaran tarif sebesar 32%.
Dalam surat itu, Trump membuka peluang negosiasi lagi hingga kebijakan tarif berlaku efektif pada 1 Agustus 2025. Namun dia juga mengatakan, naik atau turunnya besaran tarif bergantung pada bagaimana proses negosiasi berlangsung. (H-4)
Ghislaine Maxwell meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya.
Kim Yo Jong memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengejar denuklirisasi Korea Utara.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
Pemerintahan AS boikot konferensi PBB untuk mendukung solusi dua negara, menyebutnya sebagai aksi publisits tidak tepat waktu.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved