Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup peluang kerja sama di sektor bauksit dengan negara-negara asing.
Penegasan tersebut ia sampaikan saat mengumumkan larangan ekspor bijih nikel di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12).
"Kita ini bukan tertutup. Kita mempersilakan, terbuka, kepada siapa saja, dari negara manapun, untuk ikut bersama sama-membangun industri bauksit di Indonesia," ujar Jokowi.
Melalui kebijakan larangan ekspor bauksit mentah, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaat dari komoditas tersebut bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di dalam negeri.
Jika ada perusahaan asing yang ingin bekerja sama, mereka bisa berkolaborasi dengan BUMN atau swasta lokal. Bahkan, asing dipersilakan membangun pabrik pengolahannya sendiri asalkan itu dilakukan di Indonesia.
"Kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, deviden ada di dalam negeri. Royalti juga ada di dalam negeri dan kesempatan kerja juga di dalam negeri. Itu yang kita inginkan," tandas mantan Wali Kota Solo itu. (OL-8)
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan faktor global dan domestik yang memicu masuknya dana asing ke sektor nikel dan tambang logam Indonesia.
Harga nikel dunia di LME melonjak tajam menembus US$17.900 per ton pada Selasa (6/1). Rencana Indonesia memangkas kuota produksi 2026 jadi pemicu utama.
PT Mitra Murni Perkasa (MMP) dan Mitsui & Co Ltd resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal menjalin kolaborasi strategis dalam pemasaran high grade nikel matte.
Pertambangan nikel yang telah operasional selama 2,5 tahun dan banyak membawa manfaat dalam mensejahterakan masyarakat Suku Kawei.
Serangkaian temuan penting terkait praktik pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan utama.
Ia menambahkan bahwa setelah dua fase tersebut, INA bahkan sudah membeli lahan untuk Fase III sebagai sinyal percepatan yang tidak main-main.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved