Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dari target 22 Rusun HPK, saat ini terdapat 16 Rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan. Serta, pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja.
"Pembangunan Rusun untuk hunian pekerja konstruksi di IKN terus berjalan sesuai rencana. Kami berupaya agar proses pembangunannya bisa segera diselesaikan secepatnya. Saat ini, progresnya sudah mencapai 71,06%," ujar Iwan dalam keterangannya, Minggu (18/12).
Baca juga: Badan Otorita Klaim 21 Negara tertarik Investasi di IKN
Iwan melanjutkan, pembangunan Rusun HPK telah dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang. Proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung-PT Adhi Karya (Persero) Tbk, KSO dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
Dalam proses pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
"Pertama, environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi pekerja konstruksi yang membangun IKN," katanya.
"Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif," sambung Iwan.
Baca juga: Jokowi Minta Penawaran Proyek IKN Kembali Digencarkan
Menurutnya, pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG. Serta, menjadi prototipe lean and green construction di Indonesia.
Di kompleks Rusun HPK IKN, juga akan dibangun fasilitas sosial dan fasilitas umum. Seperti, masjid, mess hall, klinik dan kantor perwakilan pengelola. "Setiap Rusun akan memiliki kamar tipe barak untuk pekerja, dilengkapi tempat tidur dan kamar mandi," paparnya.
Berdasarkan laporan pembangunan pada pertengahan Desember 2022, proses pekerjaan di lapangan fokus pada penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja. Berikut, persiapan struktur modular Rusun yang lain.(OL-11)
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Isu pendidikan juga menjadi catatan Menko Polkam, di mana terdapat aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi, spesifiknya kehadiran cabang Universitas Cenderawasih (UNCEN).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
DPRD Jakarta menegaskan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus menjadi prioritas utama dalam Raperda APBD 2026.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meresmikan Forum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Basnaz RI menyelenggarakan Pelatihan Affiliate Marketing bagi warga Rumah Susun di Griya Tipar Cakung, Jakarta Timur.
Warga rumah susun di Jakarta menilai kebijakan ini sangat merugikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketimpangan perlakuan tarif air bersih bagi penghuni rumah susun dan minimnya keterlibatan warga dalam pengelolaan hunian vertikal kembali menjadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved