Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI oordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat rendah.
Ia menyebut ada sejumlah persoalan pada penetapan alokasi belanja. Sedianya, pada tahun ini, ada banyak pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan covid-19. Namun pada kenyataannya, pandemi sudah semakin melandai sehingga anggaran tidak terserap.
"Salah satu kendalanya kemarin itu kan ada alokasi untuk penanganan covid-19 tapi sekarang relatif sudah bisa lebih tertangani," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12).
Sebagai gantinya, ia mengatakan dana tersebut akan dialihkan kepada program penanganan inflasi, utamanya untuk subsidi biaya transportasi.
"Kita minta alihkan untuk program lain termasuk penanganan inflasi, untuk subsidi transportasi sehingga angka inflasi tidak meningkat," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia optimistis serapan anggaran bisa dimaksimalkan pada satu bulan terakhir di 2022.
"Nanti kita akan dorong terus daerah. Kalau masih rendah tentu untuk tahun depan bisa dikurangi (anggarannya). Nanti kita lihat," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved