Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MENTERI oordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat rendah.
Ia menyebut ada sejumlah persoalan pada penetapan alokasi belanja. Sedianya, pada tahun ini, ada banyak pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan covid-19. Namun pada kenyataannya, pandemi sudah semakin melandai sehingga anggaran tidak terserap.
"Salah satu kendalanya kemarin itu kan ada alokasi untuk penanganan covid-19 tapi sekarang relatif sudah bisa lebih tertangani," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12).
Sebagai gantinya, ia mengatakan dana tersebut akan dialihkan kepada program penanganan inflasi, utamanya untuk subsidi biaya transportasi.
"Kita minta alihkan untuk program lain termasuk penanganan inflasi, untuk subsidi transportasi sehingga angka inflasi tidak meningkat," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia optimistis serapan anggaran bisa dimaksimalkan pada satu bulan terakhir di 2022.
"Nanti kita akan dorong terus daerah. Kalau masih rendah tentu untuk tahun depan bisa dikurangi (anggarannya). Nanti kita lihat," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocĀ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved