Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI oordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat rendah.
Ia menyebut ada sejumlah persoalan pada penetapan alokasi belanja. Sedianya, pada tahun ini, ada banyak pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan covid-19. Namun pada kenyataannya, pandemi sudah semakin melandai sehingga anggaran tidak terserap.
"Salah satu kendalanya kemarin itu kan ada alokasi untuk penanganan covid-19 tapi sekarang relatif sudah bisa lebih tertangani," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/12).
Sebagai gantinya, ia mengatakan dana tersebut akan dialihkan kepada program penanganan inflasi, utamanya untuk subsidi biaya transportasi.
"Kita minta alihkan untuk program lain termasuk penanganan inflasi, untuk subsidi transportasi sehingga angka inflasi tidak meningkat," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia optimistis serapan anggaran bisa dimaksimalkan pada satu bulan terakhir di 2022.
"Nanti kita akan dorong terus daerah. Kalau masih rendah tentu untuk tahun depan bisa dikurangi (anggarannya). Nanti kita lihat," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved