Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) merealisasikan perolehan kontrak baru hingga Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 51% dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama di tahun 2021 yang lalu sebesar Rp12,7 triliun.
Beberapa kontrak baru yang didapatkan ADHI di Bulan Oktober 2022 diantaranya Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat di Kota Banda Aceh dan Plant Road and Drainage di Karawang, Jawa Barat.
Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai dengan . Oktober 2022 dari lini bisnis Engineering dan Konstruksi mendominasi sebesar 90%, Properti sebesar 9%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26%, proyek gedung sebesar 30%, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44%.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari Pemerintah sebesar 39%, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11%, sementara proyek kepemilikian swasta/lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50%.
Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi mengatakan ADHI akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.
“Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022,”ungkap Enthus dalam keterangan tertulisnya.
Dari peningkatan kinerja yang ada menunjukan konsistensi ADHI untuk terus meningkatkan performa Perusahaan ditengah situasi industri pada saat ini. Dari perolehan kontrak baru juga menunjukan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha.
Bangun RS
Enthus juga mengatakan pihaknya ikut serta pada The Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units dalam rangka kerja sama pengembangan rumah sakit bersama Islamic Development Bank (IsDB) Project IDN 1031 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Dalam kerja sama ini Adhi Karya mendapatkan kepercayaan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RS Hasan Sadikin Bandung.
"Kami dengan segenap kompetensi mendukung transformasi kesehatan, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, menjalankan amanah kepercayaan Kemenkes dalam pembangunan Rumah Sakit Vertikal Ibu dan Anak di 5 provinsi di Indonesia," katanya.
Proyek tersebut merupakan bantuan investasi melalui pinjaman luar negeri dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui peningkatan enam RS rujukan nasional dan unit teknis vertikal yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Sebelumnya Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser mendukung pengembangan rumah sakit ibu dan anak di Indonesia dengan memberikan pendanaan sebesar US$262 juta .
Proyek tersebut merupakan Proyek Penguatan Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional dan Unit Teknis Vertikal yang sebenarnya telah dimulai sejak 2021 dan akan selesai pada 2026.
Dukungan dari IsDB ini nantinya akan berlanjut dengan proyek RS Onkologi senilai US$205 juta dolar AS kepada enam RS Pelayanan Terintegrasi Vertikal yang tersebar di lima provinsi. Proyek penguatan enam rumah sakit itu terdiri dari pembangunan 10 fasilitas kesehatan baru dengan luas permukaan 230 ribu m2 serta penyediaan 952 tempat tidur dan lebih dari 100 unit perawatan intensif dilengkapi dengan peralatan medis yang maju.
Selain itu akan ada pelatihan bagi 5.500 petugas, termasuk dokter, tenaga kesehatan, sampai manajer, sehingga akan semakin memperkuat
kapasitas tanggap darurat kesehatan di Indonesia. (Ant/E-1)
Untuk membangun jembatan permanen yang representatif, diperlukan anggaran mencapai Rp80 miliar. Sementara itu, kemampuan APBD Kabupaten Lampung Timur hanya Rp18,99 miliar.
Jembatan yang putus menghubungkan Dusun Mempiu Desa Cerucuk dengan Dusun Air Mungkui Desa Bulu Tumbang.
Hingga kini, akses tersebut belum dapat digunakan, sehingga warga setempat membuat jembatan darurat dari bambu untuk pejalan kaki dan sepeda motor.
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan progres kinerja Satuan Tugas (Satgas) Jembatan pada Presiden Prabowo Subianto.
Ada 11 jembatan yang rusak terdampak banjir bandang meluapnya aliran Sungai Cimandiri
Jembatan gantung ini menjadi bagian dari upaya TNI mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved