NEGARA-negara kaya berjanji untuk mengumpulkan setidaknya US$20 miliar untuk membantu menghentikan Indonesia dari batu bara. Anggaran itu akan guna netralitas karbon pada 2050, satu dekade lebih awal dari yang direncanakan.
"Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan enam negara Eropa lainnya telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia di sela-sela KTT G20 di Bali untuk memastikan transisi sektor listrik yang adil dari ekonomi Indonesia yang bergantung pada batu bara," kata pernyataan yang dirilis oleh Dewan Gedung Putih.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia, rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, berjanji untuk mewujudkan netral karbon pada 2050, 10 tahun lebih awal dari rencana sebelumnya.
Indonesia akan menggandakan pembangkit energi terbarukan pada 2030. Presiden Joko Widodo memuji kesepakatan tersebut sebagai model yang dapat direplikasi di negara lain untuk memenuhi tujuan iklim dunia.
“Indonesia berkomitmen untuk menggunakan transisi energi kita untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Hari Pertama Puncak KTT G20, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman
“Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan dari mitra internasional kami untuk mewujudkan implementasi penuh yang akan mempercepat transisi ini,” tambahnya.
Sponsor kesepakatan tersebut mengatakan Jakarta telah berkomitmen untuk perubahan ambisius untuk energi bersih dengan imbalan US$10 miliar dalam pembiayaan sektor publik dan US$10 miliar dalam pendanaan swasta selama tiga sampai lima tahun ke depan.
Pembiayaan tersebut termasuk hibah, pinjaman lunak, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan dan investasi swasta untuk Indonesia yang memiliki salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia.
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memuji kepemimpinan luar biasa oleh Jakarta dalam menyegel kemitraan tersebut. “Target baru dan percepatan yang dihasilkan menunjukkan bagaimana negara dapat secara dramatis mengurangi emisi dan meningkatkan energi terbarukan sambil memajukan komitmen untuk menciptakan pekerjaan berkualitas dan melindungi mata pencaharian dan masyarakat,” katanya.
Namun Indonesia mempertanyakan kesepakatan 2021 tentang mengakhiri deforestasi pada 2030 yang ditandatangani oleh lebih dari 100 negara, termasuk negara kepulauan Asia Tenggara. Karena kurangnya komitmen semua negara yang menyepakati perjanjian tersebut menghambat pembangunan ekonomi.
Janji donor itu merupakan bagian dari sejumlah proyek yang diumumkan di bawah kemitraan infrastruktur yang ditujukan sebagai penyeimbang Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok untuk memberikan dukungan kepada negara-negara miskin dan berkembang.
Mulai dari pendanaan untuk proyek digital di Pasifik, hingga investasi dalam penambangan nikel dan kobalt yang berkelanjutan di Brasil, dan menggerakkan proyek tenaga surya di Honduras. (AFP/OL-4)
