Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog sosial bipartit. Tujuannya, menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian.
Kemnaker juga siap mendampingi semua pihak dalam mencari win-win solution. “Mari sikapi isu PHK secara berimbang. Terus kedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir," ujar Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro dalam keterangannya, Rabu (2/11).
"Kemnaker bersama seluruh Dinas Tenaga Kerja di provinsi/kabupaten/kota akan selalu siap mendampingi untuk mencari solusi yang terbaik,” imbuhnya.
Baca juga: Permintaan dari Tiongkok dan AS Turun, Industri Garmen Goyang
Pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait guna memantau perkembangan PHK di Indonesia. Diketahui, telah terjadi PHK di beberapa sektor, meskipun semua pihak berupaya menghindari PHK dari masalah hubungan industrial.
“Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor. Seperti, garmen, tekstil dan alas kaki,” pungkas Putri.
Baca juga: Labor Institute Indonesia Perkirakan PHK Masif Hingga Akhir 2022
Menurut Putri, sejumlah penyebab PHK mencakup dampak pandemi covid-19, transformasi bisnis di era digitalisasi, hingga geopolitik global. Kondisi tersebut berdampak pada pelamahan daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.
Untuk mencegah meluasnya gelombang PHK dan perselisihan hubungan industrial, Kemnaker terus melakukan sejumlah upaya. Seperti, mendorong dialog bipartit antara manajemen/pelaku bisnis dan serikat pekerja/serikat buruh.
Khususnya, pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor dan industri berbasis platform digital. “Dialog ini bertujuan untuk mencari titik temu atas kendala di tingkat perusahaan, yang akan berdampak pada PHK dan perselisihan hubungan industrial," terangnya.(OL-11)
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
PKS Jawa Barat menegaskan komitmennya menghadirkan program dan pelayanan nyata di sektor ketenagakerjaan.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air
Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
PENGAMAT politik dari Citra Institut Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan sosok profesional dalam memilih Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Sering kali, perusahaan terjebak di tahap percontohan karena demo terlihat bagus.
Pemprov DKI Jakarta tegas tindak perusahaan pelanggar THR 2026. Sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan usaha. Cek cara lapor di Posko THR di sini!
DALAM rangka memperkuat penetrasi pasar dan memaksimalkan potensi pembiayaan di wilayah Jawa Barat, PT Shinhan Indo Finance (SIF) mengoptimalkan kembali operasional Kantor Cabang Bandung.
Dalam rancangan awal, kewajiban ini akan menyasar perusahaan dengan skala besar, yakni yang memiliki jumlah karyawan minimal 2.000 orang.
Melalui sistem Unified User, hambatan administrasi dalam proses rekrutmen diminimalisir.
MEREK perawatan kulit asal Korea Selatan, Innisfree, menutup seluruh gerai fisiknya di Indonesia. Perusahaan tetap melayani konsumen melalui penguatan kanal digital dan retailer resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved