Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Assosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorini mengatakan pembangunan infrastruktur yang dibangun Pemerintahan Joko Widodo mampu memudahkan dan meningkatkan distribusi usaha rakyat.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, kata Hermawati, arah pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah sangat merata di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di barat, tengah maupun timur Indonesia.
“Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya infrastruktur yang baik berakibat baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Hermawati saat dihubungi, Minggu (23/10).
Menurut Hermawati, salah satu pembangunan infrastruktur menjadi hal utama dalam proses distribusi hasil usaha rakyat dari satu tempat ke tempat lain, dan Pemerintah telah melakukan itu dengan baik.
“Dengan infrastruktur yang dibangun secara masif memudahkan distribusi hasil usaha masyarakat daerah untuk dikirim ke kota ataupun sebaliknya,” ujarnya.
Dijelaskan pegiat UMKM ini, meningkatnya distribusi usaha rakyat sangat berdampak pada peningkatan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja.
“Misalnya hasil panen petani ataupun hasil tangkapan nelayan bisa dipasarkan dengan mudah dan murah, begitu pula produk UMKM lebih mudah dipasarkan dengan adaya kemudahan transportasi,” jelasnya.
“Juga berpeluang terciptanya lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita semakin meningkat,” sambungnya.
Lebih jauh Hermawati mengatakan para petani, nelayan, dan pengrajin di pedesaan sangat terbantu dengan kehadiran infrastruktur yang merata, hingga hasil panen, hasil tangkap dan kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat desa ikut dinikmati oleh masyarakat kota.
“Keadilan ekonomi bagaimana hari ini semua hasil-hasil UMKM di pelosok daerah bisa untuk dinikmati masyarakat kota dan sebaliknya, dengan adanya pembangunan pada infrastruktur di era pemerintahan presiden jokowi,” ungkapnya.
Dengan kehadiran infrastruktur yang merata dan masif di era Pemerintahan Jokowi ini dipastikan dapat memangkas biaya dan waktu distribusi para pelaku usaha di daerah, dan pastinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha rakyat.
“Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia, khususnya UMKM,” tutupnya. (RO/OL-1)
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Pada tahun kedua kini fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan
Kemenko PM kembali menggelar Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026 pada 6–8 Maret di GBK Senayan, Jakarta.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
Konsisten memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kinerja positif melalui pertumbuhan kredit yang solid.
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Seluruh tenant UMKM bersama penyelenggara memastikan kualitas serta higienitas makanan dan minuman melalui pengawasan berkala.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved