Sudah Saatnya Pemerintah Memperkuat Koperasi dengan Regulasi

KRISIS pangan global dan resesi ekonomi bakal menjadi tantangan
bagi Bangsa Indonesia. Dengan segala potensinya diharapkan Indonesia
mampu melakukan antisipasi terutama dengan mengandalkan sumber daya baik alam maupun jumlah manusia yang besar.

Ketua Penasehat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Ono Surono menilai,
kondisi pandemi lalu sudah membuktikan banyak negara yang ekonominya
ambruk.

"Tapi, justru ekonomi kecil yang dapat bertahan dengan semangat
gotong royong, seperti adanya gerakan membeli ke warung tetangga atau
teman untuk mempertahankan ekonomi kelas bawah," katanya saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dekopin Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (8/10).

Menurutnya, ini sejalan dengan koperasi yang memiliki prinsip dari dan
untuk anggota. "Jadi, ekonomi gotong royong ini intinya bisa perkuat
koperasi."

Koperasi, lanjutnya, harus dibedakan dengan PT, CV atau badan hukum
usaha lainnya sehingga diperlukan juga dukungan regulasi melalui
Undang-Undang. Terlebih, pengejawantahan dari UUD Pasal 33 adalah
koperasi.

"Bukan diperlakukan istimewa tapi paling tidak ada perlindungan, ada
pemberdayaan tanggap koperasi, sehingga mampu menjalankan ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila itu. Salah satu contoh pada pemerintahan Orde Baru koperasi selalu dilibatkan dalam distribusi pangan bekerja sama dengan Bulog," katanya.

Ono mengatakan koperasi mempunyai usaha yang mewadahi kepentingan mereka dan itu harus ada intervensi dari pemerintah karena tak bisa berjalan sendiri. Contohnya pada pupuk, koperasi pertanian harusnya menjadi distributor agen-agen pupuk.

Lalu, koperasi perikanan mengelola tempat pelelangan ikan yang menjadi
pusat kegiatan para nelayan serta koperasi konsumen distribusi sembilan
bahan makanan pokok, misalnya beras, gula, tepung, daging.

"Dalam pendistribusian sembilan makanan pokok ini, koperasi harus dilibatkan. Kita berharap Indonesia mampu menghadapi krisis global dan
bertahan dengan menjalankan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan dan
gotong royong yakni koperasi," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.

Rakernas

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno,
menyampaikan, ada enam rekomendasi hasil rakernas di Semarang yang
segera harus dikerjakan. Tetapi, ada dua rekomendasi penting, yaitu
terkait RUU PPSK dan RUU Perkoperasian.

"Kami ingin berikan masukan ke pembahas RUU agar bisa benar-benar
memotret apa yang kami butuhkan, karena UU itu kan kami yang memakainya, sehingga kami pun harus terlibat," ujar Sri.

Dia menambahkan bahwa kelembagaan seperti koperasi dapat bertumbuh besar sebagai penopang ekonomi bangsa. Terlebih, di masa resesi ekonomi global yang tengah mengintai.

"Koperasi ini punya kekuatan ekonomi untuk negara karena telah mengakar di masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Jadi, serangkaian regulasi yang diproduksi negara bersama DPR dan presiden harus bisa terasa oleh kami, sehingga bisa dikembangkan, dibesarkan, diberdayakan, dan melindungi," ujarnya.

Selain itu, Sri pun berharap pemerintah memiliki view of vision yang
kuat untuk menguatkan ekonomi gotong royong sebagai ekonomi akar bangsa
dalam menghadapi resesi dunia yang menyangkut ketahanan pangan juga
energi.

"Koperasi ini bisa dimasukan untuk membangun masyarakat dari
sisi apapun dan kami berharap RUU yang tengah dibahas bisa cocok oleh
kami dan bisa membuat kami produktif demi kepentingan ekonomi bangsa,"
pungkasnya. (N-2)