Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEWAN Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai rencana pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai suatu kemunduran yang justru dapat menghambat perkembangan koperasi di Tanah Air. Sistem sentralisasi yang akan diterapkan Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai akan meluruhkan kemajemukan jenis usaha yang berdiri atas dasar kekeluargaan tersebut.
Ketua Umum Dekopin Jimly Asshiddiqie bahkan menyebut penamaan Merah Putih juga terkesan memaksa. "Merah putih itu kan terlalu politis. Lagi pula kalau dia koperasi desa, itu sekaligus di daerah-daerah yang masih ada KUD itu bisa direvitalisasi," kata dia saat berdiskusi dengan Media Indonesia di Jakarta, Rabu (12/3).
"Jadi sebaiknya tidak usah pakai merek (Merah Putih). Nanti itu disalahpahami dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan," tambahnya.
Penamaan Merah Putih itu dinilainya sarat akan pemusatan dan penyeragaman. Padahal tiap daerah memiliki koperasi dengan jenis usaha yang khas dan melekat di tiap wilayah. Kesamaan yang dipaksakan itu dikhawatirkan bakal memagari usaha-usaha koperasi di berbagai daerah.
"Bisa muncul banyak persepsi dari penamaan Merah Putih itu. Bisa dimaknai secara ideologis bahwa Merah Putih itu nasionalis, dan berarti yang lain itu tidak nasionalis. Nah itu akan menimbulkan perpecahan di lapangan," jelasnya.
Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko menambahkan, ketimbang membentuk Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah lebih baik memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah ada.
Kemunculan Koperasi Desa Merah Putih sejauh ini hanya berorientasi pada aspek kuantitatif atau jumlah tanpa kejelasan substansial. Padahal yang diperlukan saat ini ialah upaya peningkatan kualitas koperasi di Tanah Air.
"Jadi ini hanya pendekatan sentralistik kuantitatif, tidak pada penguatan organisasi kooperasi sebagai akumulasi dari sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Ini yang mesti harus dilihat," kata Agung.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih juga dinilainya tak serta merta mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hal yang lebih penting untuk dilakukan ialah bagaimana pemerintah bisa mendorong keterlibatan koperasi pada skala ekonomi yang lebih besar.
Pelibatan itu, menurut Agung, dapat dilakukan dengan membuat klasterisasi jenis usaha koperasi yang dibutuhkan dan berpotensi tumbuh di tiap wilayah. "Koperasi yang terjadi harusnya jangan koperasi teritorial. Koperasi akan menjadi satu kekuatan besar kalau pendekatannya menggunakan pendekatan basis usaha," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Dekopin Mohamad Idris Laena juga menuturkan, diperlukan pendekatan khusus untuk koperasi agar bisa tumbuh dan bergeliat. Hal itu selama ini kerap salah diimplementasikan oleh pemerintah. "Koperasi itu enggak bisa dijalankan top down, dia harus bottom up. Koperasi yang berkembang itu mereka yang memang bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi daerahnya," tuturnya. (Mir/E-1)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
KDKMP akan melakukan kerja sama dengan mereka dalam memajukan perekonomian di desa.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
APOTEK Desa yang menjadi bagian dari model bisnis Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved