Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian BUMN mendukung Perum Perhutani dalam meningkatkan produksi gula nasional guna mewujudkan swasembada gula pada 2025.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (K-BUMN) mengapresiasi kinerja Perhutani KPH Jombang yang telah melakukan produksi hingga 78 ton per hektare.
“Kami terus mendorong Perhutani dan BUMN lainnya untuk meningkatkan produksi gula nasional sebagai salah satu program strategis nasional dengan target kurun waktu 3-5 tahun mendatang Indonesia bisa mencapai swasembada gula nasional,” jelas Pahala saat melakukan kunjungan kerja di lokasi Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, awal pekan ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto, Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro, Direktur PTPN X Tuhu Bangun beserta jajaran, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur Karuniawan Purwanto Sanjaya beserta jajaran.
Pengembangan Agroforestry Perhutani
Sementara itu Wahyu Kuncoro menyampaikan bahwa Perum Perhutani berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam swasembada gula nasional melalui pengembangan tanaman Agroforestry Tebu Mandiri di wilayah kerja Perhutani KPH Jombang dan KPH Ngawi dengan total rencana pengembangan sampai dengan tahun 2024 diperkirakan seluas 18.256 hektare.
Baca juga: Resmikan Regrouping, Perhutani Siap Bersaing di Pasar Global
“Tanaman Agroforestry Tebu Mandiri ini dimulai pada tahun 2021 di dua lokasi yakni di KPH Jombang seluas 386,47 hektar dan KPH Ngawi seluas 187,52 hektar, dan sudah dipanen pada tahun 2022,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (30/9).
Wahyu menambahkan bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2022 tanaman agroforestry tebu tersebut akan di kembangkan di 12 KPH dengan luas 1.788 hektare, kemudian pada tahun 2023 akan dikembangkan di 23 KPH seluas 7.962 hektare, dan pada tahun 2024 seluas 7.962 hektaer, sehingga total mencapai 18.256 hektar yang harapannya ada potensi tebu giling pada tahun 2025 sebesar 1,277 juta ton.
Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi sebanyak 2,54 juta ton pada 2045. Program swasembaga gula konsums itu mulai digulirkan pada 2020 berupa pembukaan lahan tebu baru seluas 75.000 hektare dan bongkar ratun tebu seluas 125.000 hektare.
Pehutani bersama ID Food dan PTPN Group kembali diminta berpartisipasi dalam program tersebut.
Salah satu langkah strategis Kementerian BUMN dalam menggapai swasembada gula konsumsi di 2025 adalah dengan pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).
Perusahaan ini merupakan sub holding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yang fokus di bidang industri gula, mulai dari hulu hingga hilir. PT SGN saat ini mengonsolidasikan 36 pabrik gula di seluruh Indonesia.
Pahala menambahkan upaya ini merupakan kerjasama antara Perhutani dan PTPN melalui uji coba yang pertama dengan menanami sekitar 358 hektar, dan memberikan hasil yang sangat baik dengan produktifitas mencapai 78 ton per hektare.
“Lebih dari itu yang lebih penting, bagaimana program ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Karuniawan Purwanto Sanjaya menyampaikan bahwa dengan adanya Agroforestry Tebu Mandiri di wilayah KPH Jombang ini terdapat kontribusi yang diberikan Perhutani kepada masyarakat sekitar, antara lain adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 347 orang.
“Untuk pemberdayaan masyarakat, kami juga memberikan bantuan ternak kambing sebanyak 269 ekor yang dibagikan kepada 13 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)," jelasnya.
"Sementara di wilayah KPH Ngawi penyerapan tenaga kerjanya mencapai 167 orang dan bantuan ternak kambing yang diberikan sebanyak 116 ekor kepada 4 LMDH," tambah Karuniawan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved