Kebijakan Bantalan Sosial BBM Wujud Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat

PAKAR komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai kebijakan bantalan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi yang terdampak dari penaikan BBM bersubsidi.

“Seperti ungkapan bijak mengatakan  "setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan". Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial”, ungkap Emrus lewat keterangan yang diterima, Selasa (27/9)

Sebab, lanjut Emrus, penaikan tarif BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung berimbas pada harga barang dan jasa kebutuhan pokok. Kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut golongan masyarakat berpenghasilan di bawah dan yang setara dengan gaji UMR.

“Karena itu, sangat tepat pemerintah menguarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya," tandasnya.

Emrus mengungkapkan bahwa total bantalan sosial mencapai Rp24,17 triliun. Ia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp25 triliun.

Menurutnya, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar Tanah Air

Pendapat senada disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ia menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM. 

"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," ujar Agus.

Menurutnya, keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Pasalnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok. 

"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus. 

Dirinya menilai subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," katanya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengucurkan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bbm.

Sri Mulyani menjelaskan, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan nelayan. (Ant/OL-8)