Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menanggapi kebijakan Pemerintah yang mulai menggencarkan pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram dengan kompor induksi atau kompor listrik.
Gus Falah menegaskan, penggunaan kompor listrik pada tahun ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi.
Untuk saat ini, pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki listrik.
“Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ujar Gus Falah dalam siaran persnya, Sabtu (24/9)
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, ketika penggunaan kompor listrik itu berhasil menekan impor, maka akan berdampak lebih baik untuk rakyat.
Gus Falah juga menyatakan, konversi ke kompor listrik tak akan menambah beban rakyat. Sebab kompor listrik ini disubsidi oleh pemerintah.
Baca juga : YLKI Sebut Pemakaian Kompor Listrik Malah Bikin Boncos
Anggota DPR Dapil Jawa Timur X itu pun mengungkapkan, nanti akan dibagikan juga alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis kepada masyarakat penerima kompor listrik, yang merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA).
“Sekali lagi, pengggunaan kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi, belum ada pembahasan yang lebih intensif,” pungkas Gus Falah.
Seperti diketahui, sebagaimana dilansir dari ekon.go.id, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi bersih melalui program konversi dari kompor gas ke kompor induksi. Langkah ini sejalan dengan salah satu isu prioritas G20 yaitu transisi energi.
Pihak Kementerian ESDM menyebutkan harga kompor listrik perpaketnya sekitar Rp1,8 juta. Dalam satu paket terdiri atas dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB.
Diperkirakan per kilogram gas elpiji yang dikonversi ke kompor listrik, dapat menghemat biaya sekitar Rp8 ribu per kilogram gas LPG. Diharapkan juga, dengan adanya potensi penghematan ini dapat mengurangi impor energi. (OL-7)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan kolaborasi multisektor merupakan fondasi utama bagi penguatan ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Indonesia.
Pemprov DKI disarankan agar menyiapkan alternatif hunian bagi warga yang akan direlokasi, misalnya melalui penyediaan rumah susun (rusun) atau bantuan pembelian lahan baru.
Melalui kegiatan ini KAI mengajak seluruh pengguna kereta api di Sumatera Utara untuk lebih peduli dalam mencegah tindak pelecehan seksual.
Acara yang seharusnya terbuka untuk masyarakat umum justru hanya dihadiri sekitar 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Perubahan badan hukum dari perumda ke perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, dan Depok.
Berdasarkan data BPS 2025, NTB merupakan provinsi dengan proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun tertinggi, yaitu sebesar 14,96%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved