MPR: Ekonomi Digital Indonesia Harus Mampu Adaptasi Perubahan Global

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan, kesiapan ekonomi digital Indonesia harus dikaji secara komprehensif, terutama bidang pendidikan dan kesiapan masyarakat serta pemerintah, agar mampu beradaptasi menghadapi dampak krisis global.

"Dinamika ekonomi global yang berimbas kepada setiap negara harus dihadapi dengan kemampuan beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, melalui pemanfaatan ekonomi digital," kata Lestari Moerdijat saat berikan sambutan pada kegiatan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual, Rabu (21/9).

Lestari melanjutkan, dalam kesiapan ekonomi digital bukan hanya menuntut soal infrastrukturnya, namun juga menuntut kesiapan pada sumber daya manusianya, kebijakan yang mendukung dan keamanan untuk digitalnya sendiri.

"Kesiapan tersebut harus saling berkolaborasi untuk saling memperkuat dalam menyikapi perkembangan digital ekonomi pada saat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi mengatakan, potensi ekonomi digital di global, regional, maupun nasional saat ini menunjukan dampak yang sangat besar.

Pada proyeksi global, valuasi ekonomi digital global diproyeksikan mencapai US$23 triliun pada 2025 atau setara dengan 24,3% dari total PDB global.

Sedangkan potensi digital nasional, pada 2021 Indonesia mencatatkan valuasi ekonomi digital sebesar US$70 miliar atau setara dengan sekitar Rp1.000 triliun. Pada 2025 valuasi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan tumbuh mencapai US$146 miliar.

"Jika kita proyeksikan lebih jauh lagi, pada 2030 proyeksi ekonomi digital Indonesia dapat mencapai Rp4.500 triliun atau setara dengan US$315 miliar dan itu potensi yang sangat besar," ujarnya.

Baca juga: Pasal 32A UU HPP Berpotensi Mendisrupsi Pertumbuhan Ekonomi Digital

Dalam hal ini, lanjut Dedy, pemerintah akan terus berupaya memperkuat literasi digital masyarakat hingga perluasan infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Kemudian, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima menyampaikan, dengan perkembangan ekonomi digital saat ini, tentunya serangan terhadap traffic internet yang digunakan pun semakin banyak.

"Pada 2022 di bulan Maret, jumlah serangan traffic internet yang sifatnya anomali itu mencapai 111,160 juta. Jika dirinci lebih lanjut klasifikasinya itu sebagian besar hampir 40 juta dari 111,160 juta itu merupakan malware," tuturnya.

Dalam hal tersebut, BSSN akan terus berupaya dalam penguatan sistem keamanan siber terhadap para pelaku ekonomi digital dan masyarakat, agar potensi ekonomi dan sosial dari sektor digital yang ada dapat terus dikembangkan.

Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Pempimpin Digital Indonesia Ignasius DA Sutapa mengatakan, kondisi saat ini seperti dua sisi mata uang, ada peluang ekonomi dari kemajuan teknologi, namun di sisi lain serangan siber juga tinggi.

Kemudian, potensi besar dalam pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi juga tidak diiringi kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi digital untuk menangkap peluang tersebut.

Menurut Ignasius, baru 30% masyarakat Indonesia memiliki literasi digital, sementara inklusi keuangannya sudah mencapai 76%. Kondisi tersebut tentunya menghadirkan potensi risiko yang besar.

"Dalam hal ini perlu peningkatan literasi digital masyarakat agar inklusi keuangannya bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, dibutuhkan juga modernisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara nasional," ujar Ignasius. (OL-16)