Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENAIKAN harga BBM subsidi era Presiden Jokowi kali ini dinilai jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan BBM subsidi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak hanya dilihat dari angka nominal, namun juga persentasi kenaikan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
“Dilihat dari persentase, kenaikan harga BBM di era SBY adalah 254%, sementara Jokowi ‘hanya’ 54%,” kata Adian dalam keterangannya, Senin (19/9)
Dilihat dari nilai nominal pun, menurut Adian, penaikan BBM era SBY juga jauh lebih tinggi dibandingkan era Jokowi. Total kenaikan BBM di era Presiden SBY, jelasnya, adalah sebesar Rp4.690. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, kenaikan BBM itu Rp3.500.
“Jadi secara nominal, SBY menaikkan harga BBM per liter Rp1.190 lebih tinggi dibanding Jokowi,” lanjut Adian.
Dengan demikian, lanjutnya, SBY memang menaikkan harga BBM baik lebih tinggi dibandingkan Jokowi, baik secara persentase maupun nominal. "Dari persentase maupun dari angka ya memang lebih tinggi kenaikan di zaman Presiden SBY selama 10 tahun dibandingkan Jokowi," ujarnya.
Di sisi lain, Adian juga menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Hasil survei tersebut menyebut, bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi melorot ke angka 62,6% setelah harga BBM naik. Menurut Adian, angka tersebut juga masih lebih baik dibanding SBY di masa akhir jabatannya di tengah kenaikan harga BBM.
"Kalau SMRC itu 55,8% tahun 2013, kalau LSI 35,9% sangat drop. Kalau dibandingkan head to head seperti itu masih lebih bagus Jokowi hari ini. Walaupun survei-nya sebenarnya Jokowi dilakukan ketika dua hari setelah kenaikan BBM dan tentunya akan banyak ketidakpuasan yang disampaikan oleh rakyat," pungkas Adrian. (OL-13)
Baca Juga: Pembangunan di Era Jokowi vs SBY, Ini Datanya
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved