Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENAIKAN harga BBM subsidi era Presiden Jokowi kali ini dinilai jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan BBM subsidi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak hanya dilihat dari angka nominal, namun juga persentasi kenaikan. Demikian disampaikan anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.
“Dilihat dari persentase, kenaikan harga BBM di era SBY adalah 254%, sementara Jokowi ‘hanya’ 54%,” kata Adian dalam keterangannya, Senin (19/9)
Dilihat dari nilai nominal pun, menurut Adian, penaikan BBM era SBY juga jauh lebih tinggi dibandingkan era Jokowi. Total kenaikan BBM di era Presiden SBY, jelasnya, adalah sebesar Rp4.690. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, kenaikan BBM itu Rp3.500.
“Jadi secara nominal, SBY menaikkan harga BBM per liter Rp1.190 lebih tinggi dibanding Jokowi,” lanjut Adian.
Dengan demikian, lanjutnya, SBY memang menaikkan harga BBM baik lebih tinggi dibandingkan Jokowi, baik secara persentase maupun nominal. "Dari persentase maupun dari angka ya memang lebih tinggi kenaikan di zaman Presiden SBY selama 10 tahun dibandingkan Jokowi," ujarnya.
Di sisi lain, Adian juga menyikapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Hasil survei tersebut menyebut, bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi melorot ke angka 62,6% setelah harga BBM naik. Menurut Adian, angka tersebut juga masih lebih baik dibanding SBY di masa akhir jabatannya di tengah kenaikan harga BBM.
"Kalau SMRC itu 55,8% tahun 2013, kalau LSI 35,9% sangat drop. Kalau dibandingkan head to head seperti itu masih lebih bagus Jokowi hari ini. Walaupun survei-nya sebenarnya Jokowi dilakukan ketika dua hari setelah kenaikan BBM dan tentunya akan banyak ketidakpuasan yang disampaikan oleh rakyat," pungkas Adrian. (OL-13)
Baca Juga: Pembangunan di Era Jokowi vs SBY, Ini Datanya
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved