Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi XI DPR Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan lahan di wilayahnya yang tergolong masih sangat luas untuk produksi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya.
Pasalnya, tingginya inflasi di Jambi ini lebih dikarenakan suplai kebutuhan pokok yang belum sesuai dengan permintaan, sehingga menyebabkan harga menjadi tinggi. Disamping itu, Jambi memiliki keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditas dari hasil produksi lokalnya, yang pada akhirnya harus mengambil hasil pangan dari luar wilayahnya.
"Kondisi di Provinsi Jambi ini terhadap suplai kebutuhan pangan penuh dengan resiko, untuk itu saya mendorong kepada pemda untuk juga memaksimalkan segala potensi lahan yang ada. Tidak hanya sekedar mengandalkan lahan yang dimanfaatkan untuk batu bara, tapi digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga tidak mengandalkan daerah lain yang ketersediaanya juga masih terbatas," ucap Agun saat mengikuti Tim Kunspek Komisi XI DPR memantau pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9).
Politikus F-Golkar ini mendesak, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemda setempat dan jajaran perbankan serta Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan fiskal yg lebih mempercepat penyerapan anggaran didaerah. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pemenuhan pangan ini bisa teratasi.
Baca juga: BURT DPR Tinjau Layanan Joumpa Airport VIP Service di Bandara El Tari Kupang
"Kepada jajaran pemda di Kabupaten-kabupaten yang ada bisa juga kita dorong agar masyarakat bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Jambi," katanya.
"Menurut saya ini sangat ironi, Provinsi Jambi yang luasannya begitu besar tapi cabai saja sampai ketergantungan dari daerah lain. Tentu ini menjadi temuan kami di Komisi XI agar ikut serta membantu memikirkan Provinsi Jambi ini bisa memproduksi pangan secara mandiri," jelas Agun.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar X ini mengapresiasi Bank Indonesia yang telah membuat 'Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan', ini sebuah gagasan dan pemikiran yang bagus dari BI. Semoga dengan adanya gerakan ini, kolaborasi antar instansi bisa berjalan dengan baik, mari hilangkan ego sektoral masing-masing intansi.
"Saya yakin kondisi pengendalian inflasi ini kedepan persoalan kolaborasi secara bertahap akan ada rasa tanggung jawab bersama, bahwa mengatasi persoalan bangsa itu tidak bisa diserahkan hanya kepada kementan, kemendag tapi memang harus semua pemangku kepentingan itu terlibat dan pemda yang harusnya menjadi leading sector, karena seluruh sektor itu bertumpu serta bermuara di pemda," terang Agun. (RO/OL-09)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved