Rektor Ahmad Dahlan: BLT Sebaiknya Diberikan kepada Pihak Yang Tepat

LANGKAH pemerintah menaikkan harga BBM sejatinya untuk menjaga stabilitas fiskal APBN. Pasalnya, APBN terbebani tingginya subsidi akibat gejolak harga migas dunia. Penaikan harga BBM dinilai sudah tepat karena berdasarkan kalkulasi yang tepat dan valid; sehingga kebijakannya bisa diterima. 

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Dr Mukhaer Pakkana mengungkapkan langkah pemerintah menaikan harga BBM sudah tepat menghadapi kemungkinan defisit APBN yang terlalu jauh dari batas normal menurut undang-undang, yaitu tiga persen. 

"Opsi penyesuian harga yg saya tawarkan kisaran 35% dan pemerintah sudah terapkan. Selama ini, dasar perhitungan harga minyak yang dilakukan pemerintah berkiblat pada tren harga minyak Brent dan Texas. Jelas itu harga pasar. Jika itu dijadikan patokan, pasti harga BBM disesuaikan," ujarnya, Jumat (9/9)

Mukhaer menyarankan agar lembaga instansi pemerintah terkait mencari sumber minyak internasional yang berasal dari Rusia. Selain murah juga stok ketersediaan yang masih aman dan tidak takut dengan sansksi embargo Amerika. 

"Tapi kalau mencari sumber minyak internasional yg lain, misalnya, minyak mentah Rusia, saya kira jauh lebih murah. Bisa menyamai harga yg dipatok dalam APBN 2022, yakni US 62 per barel. Di sisi lain, supply dari Rusia juga tidak kurang. Bahkan, China dan India menjadi pengimpor terbesar dari Rusia," jelasnya.

Minyak mentah dari Rusia diyakini dapat melonggarkan kemacetan rantai pasok pasar global dan meredam lonjakan harga. Pengiriman jalur laut ke China retata mencapai 1 juta barel/hari, naik sepanjang 2022 sebanyak 600.000 barel/hari. Rusia mengirimkan 600.000 barel/hari dalm 4 pekan hingga 17 Juni, naik dari 25.000 barel/hari. 

Menurut Mukhaer yang juga merupakan Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah dengan penaikan harga BBM, maka pemerintah harus mencabut PPN sebesar 11 persen  BBM. Karena setiap pembelian BBM pasti kena PPN. Dengan demikian, jika dicabut PPN, harga BBM kembali murah. 

Selain itu, dirinya juga memberikan saran kepada pemerintah agar bantuan langsung tunai (BLT) diserahkan bukan kepada Kepala Rumah Tangga, tapi kepada Ibu Rumah Tangga (IRT). 

"Pemanfaat untuk aktivitas ekonomi rumah tangga lebh konsen jika ditangani IRT. Selain itu, lakukan dicara tanggung-renteng. Model saling-mengawasi secara berkelempok, Model ini diyakini lebih produktif," tandasnya.

Mukhaer juga berharap kepada Pertamina maupun kementerian terkait untuk melakukan komunikasi publik dan edukasi seputar pengalihan anggaran subsidi BBM agar tepat sasaran dengan bantuan sosial (Bansos). Sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan optimis pasca kenaikan harga BBM. 

Di tempat terpisah, pandangan serupa juga datang dari Pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan meyakini kalau pemerintah sudah memiliki perangkat yang kuat untuk menghadapi sejumlah dampak penyesuaian harga BBM. Bahkan beberapa gejolak yang terjadi hanya akan menjadi masalah yang kecil saja serta akan mampu dihadapi bersama-sama. 

“Saya yakin bahwa pemerintah sudah mempunyai perangkat untuk menghadapi semisal adanya gejolak di masyarakat dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu riaknya hanyalah kecil dan bisa kita hadapi bersama sehingga bisa lebih terkendali meihat situasi sekarang ini,” ujarnya.

Salah satu langkah paling tepat yang sudah dilakukan oleh pemerintah ialah mengganti subsidi yang sebelumnya berbasis barang menjadi perorangan sehingga menjadi jauh lebih tepat sasaran. 

Pasalnya, selama ini subsidi BBM sekitar 80 persen diantaranya malah dinikmati oleh masyarakat mampu. 

“Oleh karena itu pemerintah putuskan untuk menarget kalangan yang membutuhkan atau dengan kata lain, menerapkan target spesifik, sehingga targetnya khusus sudah ditentukan dan tidak akan lagi melebar ke orang-orang yang tidak membutuhkan, itu yang dimaksud pemerintah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (OL-8)