Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memilih opsi penundaan pembayaran proyek atau utang ke kontraktor. Mengingat, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal memengaruhi pembiayaan proyek pembangunan pemerintah.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menjelaskan bahwa beban yang paling besar ialah kenaikan BBM jenis Solar dan aspal sekitar 15-20%. Namun, pihaknya menekankan proyek strategis nasional (PSN) pada tahun ini harus berjalan
Baca juga: September Ini, PUPR Siap Operasikan Enam Ruas Tol Baru
"Kami tidak ingin menunda proyek PSN di tahun ini. Kami bisa saja membayarnya di 2023. Jadi, proyek di tahun ini diselesaikan, tapi dibayarkan (ke kontraktor) di 2023," ungkapnya, Kamis (8/9).
Adapun skema pembayaran utang ke kontraktor pernah dilakukan Kementerian PUPR pada 2020, ketika badai pandemi covid-19 mulai melanda Indonesia. Opsi tersebut dikatakannya akan diajukan kembali di tengah kenaikan harga BBM.
Endra menyebut ada penyesuaian tarif dalam pembiayaan proyek pemerintah, bukan recofusing anggaran. "Kita tidak ingin target (PSN) 2022 bergeser. Nanti langkah ini diatur dalam aturan, seperti keputusan presiden, yang diturunkan dalam peraturan menteri, yang akan jadi rujukan kontraktor," imbuh Endra.
Baca juga: Buruh Siap Mogok Nasional, Jika Harga BBM tidak Turun
Presiden Joko Widodo, lanjut dia, akan menggelar sidang kabinet bersama sejumlah menteri dalam waktu dekat. Tujuannya, mengatasi eskalasi kenaikan harga barang dan jasa imbas penyesuaian harga BBM, yang memengaruhi proyek pemerintah.
"Kami menunggu arahan sidang kabinet, karena menyangkut kenaikan harga barang, jasa, aspal dan material lain. Apakah pemerintah akan menetapkan situasi ini sebagai kondisi kahar? Misalnya, terhadap penyelesaian kontrak," pungkasnya.(OL-11)
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Diana memastikan, seluruh personel Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di daerah berisiko bencana.
Pekerjaan umum memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan masyarakat. Namun, sektor ini kerap menghadapi kendala.
Peringati Hari Bakti Pekerjaan Umum, ini ucapan inspiratif bisa dibagikan di media sosial untuk menghargai peran pekerja di bidang pekerjaan umum yang menjadi pilar kemajuan bangsa.
Pekerjaan umum adalah bidang yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan.
Direktorat Jenderal Bina Marga mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, pada 13 November 2024.
KEMENTERIAN PUPR merampungkan perbaikan sejumlah infrastruktur bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya itu diwujudkan dengan perbaikan kondisi 14 ruas jalan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved