Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa pemerintahan Joko Widodo sangat mendukung perkembangan UMKM. Bahkan jika perlu, pemerintah pusat ingin mewajibkan 100% belanja pemerintah untuk produk UMKM.
"Beberapa hari lalu, Presiden sampaikan kalau perlu kita rencanakan 100% belanja pemerintah harus beli produk UMKM. Ini fundamental untuk mendukung berkembanganya UMKM," kata Teten di Jakarta, Kamis (1/9).
Baca juga: Pemerintah Bekukan Produk Impor yang Bisa Diproduksi di Dalam Negeri
Menurutnya, apabila pelaku UMKM memiliki kepastian dalam hal pembelian produk, ada kesempatan untuk mengembangkan usaha. Mulai dari riset, hingga pengembangan kualitas produk.
Saat ini, pemerintah tengah memberlakukan kebijakan 40% belanja untuk produk UMKM melalui e-katalog LKPP. Potensi pembelian produk UMKM dari kebijakan tersebut mencapai Rp400 triliun.
Baca juga: BPS: Penaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi
Pemerintah menargetkan 1 juta produk UMKM dapat terdaftar di e-katalog LKPP. Diketahui, saat ini baru terdapat 600 produk UMKM yang terdaftar pada sistem tersebut.
"Jadi sekarang (kebijakannya) baru tahap 40% dulu. Itu bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja dan kontribusi ekonominya 1,8%," jelasnya.(OL-11)
Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, SH, MH menjadi sebagai Narasumber
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) hingga Juni 2025 telah memfasilitasi 792 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 23 Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Dukungan terhadap kegiatan UMKM sangat penting. Apalagi para pelaku UMKM diketahui didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga yang memerlukan pembinaan dari pemerintah.
Di Jakarta Fair 2025, produk makanan masih menjadi primadona bagi para pengunjung.
LAFLO menyalurkan furnitur keluaran Eropa ke hunian-hunian berupa apartemen mewah di Tanah Air. Selain LAFLO, sister company LAFLO, Pita, menyediakan furnitur merek lokal dan China.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved