Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 4-6 persen pada tahun depan. Adapun, besar pagu anggaran KKP di 2023 sebesar Rp6,76 triliun
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, di Jakarta, Selasa (30/8).
"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan 4-6% dan produksi perikanan 30,31 juta ton," ungkap Trenggono dalam keterangannya.
Indikator kinerja utama lainnya di 2023 ialah ekspor hasil perikanan US$7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg/kapita, nilai tukar nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar, dan presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97%.
Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Trenggono, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Hal tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan keberlanjutan ekologi," paparnya.
Trenggono melanjutkan, dengan anggaran belanja tersebut, KKP akan mengembangkan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budidaya, pengembangan rantai dingin.
Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, hingga peningkatan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut. (OL-8)
ATR 42-500 jadi tulang punggung pengawasan Ditjen PSDKP KKP, mampu terbang rendah, menjangkau daerah terpencil, dan verifikasi pelanggaran kelautan.
Zulhas pernah menyoroti pesawat ATR 42-500 milik PSDKP yang dinilai sudah tua. Armada ini dipakai patroli laut hingga dukung bantuan bencana.
Di tanah relokasi Tanjung Banon, warga adat Rempang menata hidup baru. Program Kampung Nelayan Merah Putih hadir membawa harapan dan masa depan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Masyarakat juga telah disosialisasikan mengenai pembangunan tanggul beton tersebut.
Reformasi perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa semangat baru sistem yang lebih cepat, transparan, dan efisien.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi baru untuk mempermudah layanan perizinan usaha di sektor perikanan.
DOSEN UGM mengomentari penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value di AS yang diimpor dari perusahaan Indonesia karena mengandung radioaktif.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved