Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 4-6 persen pada tahun depan. Adapun, besar pagu anggaran KKP di 2023 sebesar Rp6,76 triliun
Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran KKP tahun 2023, di Jakarta, Selasa (30/8).
"Indikator Kinerja Utama KKP yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 antara lain pertumbuhan PDB perikanan 4-6% dan produksi perikanan 30,31 juta ton," ungkap Trenggono dalam keterangannya.
Indikator kinerja utama lainnya di 2023 ialah ekspor hasil perikanan US$7,6 miliar, peningkatan angka konsumsi ikan menjadi 61,02 kg/kapita, nilai tukar nelayan 107, luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar, dan presentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97%.
Dalam mencapai target-target tersebut, sambung Trenggono, KKP telah menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Hal tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi perairan, dan penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
"Melalui program-program berbasis ekonomi biru, kami mengupayakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memerhatikan keberlanjutan ekologi," paparnya.
Trenggono melanjutkan, dengan anggaran belanja tersebut, KKP akan mengembangkan nelayan maju (Kalaju) dan kampung perikanan budidaya, pengembangan rantai dingin.
Lalu promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional, hingga peningkatan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut. (OL-8)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memetakan 200 titik calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lima provinsi wilayah Papua.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Industri galangan kapal nasional menyambut positif rencana pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk hingga 0%.
Presiden Prabowo Subianto percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan progres tahap pertama 50%.
SEBANYAK 12 negara pemilik pantai yang ada di Samudera Hindia menggelar pertemuan membahas ikan tuna di 30th Session of the Coastal States Alliance (CSA 030) 30-31 Januari 2026 di Kuta Bali.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved