Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BANDA Aceh terpilih menjadi kota peluncuran program Tapera Syariah. Program ini diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan yang saat ini angkanya mencapai sekitar 12,75 juta.
Dalam peluncurannya secara daring, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginginkan program pembiayaan perumahan syariah tersebut juga mampu memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.
"Langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air," ujar Wapres dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (23/8).
Ma’ruf mengatakan, pengelola Tapera Syariah harus betul-betul menjalankan program sesuai ketentuan dan prinsip syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk syariah. Sebab, Tabungan Perumahan Rakyat Syariah menjadi salah satu sarana untuk membantu mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang kebutuhannya kian meningkat, kini mencapai 12,75 juta unit.
"Untuk itu saya meminta komisioner dan para deputi komisioner serta para penasihat komisioner bidang perumahan dan pembiayaan perumahan syariah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab," kata dia.
Tapera syariah merupakan perwujudan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan maqashid syariah karena memasilitasi kebutuhan masyarakat melalui skema tabungan perumahan yang sesuai prinsip syariah.
Menurut Ma’ruf, momentum peluncuran Tapera syariah ini juga dinilai sangat tepat bagi industri jasa keuangan tren gaya hidup. Pasalnya, tren gaya hidup islami yang terlihat dari meningkatnya preferensi masyarakat akan produk jasa yang sesuai dengan syariah, telah menciptakan pasar baru yang menarik.
"Peningkatan preferensi masyarakat tidak hanya terlihat di sektor jasa keuangan dan sektor unggulan ekonomi syariah lainnya, tetapi juga terjadi di sektor hunian," jelas dia.
Baca juga: Wapres: Tapera Syariah Diluncurkan Permudah Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat
Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan, dalam proses pembentukan KPDTS, BP Tapera telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BP Tapera yang dituangkan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan KPDTS ini sudah sesuai dengan syariat dan kaidah syariah yang berlaku.
"Simpanan peserta Tapera syariah dikelola dengan prinsip syariah secara end-to end dalam cangkang KPDTS untuk menjaga kemurnian syariah pengelolaannya,” kata Adi.
Adapun, alokasi pemanfaatan sebesar 41,5% atau senilai Rp 148,51 miliar diperuntukan untuk alokasi pembiayaan perumahan syariah peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tapera Syariah.
Alokasi pemupukan sebesar 47,2% atau senilai Rp169,21 miliar diperuntukan untuk alokasi pengembangan dan peningkatan nilai dana Tapera yang dikelola oleh manajer investasi syariah terpilih dengan tujuan menjaga dana berjalan berkelanjutan.
Menurut Adi, Tapera syariah yang diluncurkan pada hari ini merupakan bentuk komitmen BP Tapera untuk terus memberikan layanan terbaik kepada para peserta dalam sektor perekonomian syariah.
"Kami pun telah menunjuk Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Operasional Syariah oleh BP Tapera pada 10 Januari 2022,” tandas Adi. (Gan/X-12)
Impian punya rumah sendiri kini semakin dekat! Dengan Fasilitas Pembiayaan Rumah Tapera dari BP Tapera
Pekerja yang sudah memiliki hunian atau rumah tetap wajib ikut simpanan Tapera
BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun pada 2025.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit.
Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi
Pada 2023 lalu, Jawa Barat menerima penghargaan 5 kateogri Adinata Syariah, meski belum membentuk KDEKS.
Program ini diarahkan untuk menarik minat generasi milenial terhadap produk-produk syariah yang ditawarkan oleh PT Pegadaian,
Program Desa Kacida Syariah didesain untuk menjadi barometer pengembangan ekonomi syariah berbasis kawasan perdesaan di Indonesia.
POTENSI besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mesti ditopang pilarpilar komite stabilitas sistem keuangan, salah satunya yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, bertekad akan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.
“Pelemahan ekonomi dan keuangan dunia pun mampu ditangkal dengan penguatan ekonomi syariah. Modal utamanya dengan berinovasi,” ungkap Habib Ahmed
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved