Duet Kepemimpinan MES Rosan-Ferry dan Kebangkitan Ekonomi Syariah Indonesia

LANSKAP ekonomi syariah di Indonesia saat ini, bagai sebuah simfoni besar yang sedang mencari dirijen yang tepat untuk menyatukan berbagai instrumen yang di lintasan ego sektoral. Di tengah dinamika global yang menuntut kecepatan dan ketepatan, duet kepemimpinan Menteri Investasi dan CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai Ketua Harian, memberikan sebuah napas baru yang penuh optimisme. 

Penyatuan dua figur dengan latar belakang yang saling mengisi dan menguatkan: investasi global dan ekonomi kerakyatan sejatinya adalah sebuah langkah cerdas dalam kebijakan publik untuk menjembatani jurang antara modal besar dan ekonomi akar rumput.

Namun, untuk memahami ke mana arah gerak duet ini, harus terlebih dahulu menengok ke belakang, menelusuri lorong waktu di mana benih-benih ekonomi syariah pertama kali ditanamkan di Bumi Pertiwi dengan segala dialektika sosio politik dan spiritualnya.

Baca juga : Danantara Lapor Prabowo, Kompleks Haji di Mekah Mulai Groundbreaking Tahun Ini

Perjalanan ini membawa memori ke awal dekade sembilan puluhan, masa di mana wacana ekonomi syariah masih dianggap sebagai sebuah eksotisme pemikiran atau bahkan utopia bagi sebagian kalangan akademisi dan praktisi keuangan. 

Di bawah restu Presiden Soeharto, sebuah ijtihad besar bangsa dimulai. Melalui dorongan kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan dirut pertama Prof. Dr. Zainulbahar Noor. Bank syariah pertama ini bukan sekadar urusan pembukaan kantor cabang perbankan, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan ekonomi umat yang telah lama terpinggirkan dari sistem keuangan formal yang ribawi. 

Presiden Soeharto kala itu memberikan ruang bagi aspirasi umat Islam yang lebih substansial, menyadari bahwa masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas memerlukan wadah ekonomi yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mencari keberkahan. Momentum ini menjadi tonggak sejarah di mana nilai-nilai syariah mulai meresap ke dalam kebijakan publik nasional secara formal.

Baca juga : Wamenhaj: Kepemilikan Aset di Makkah Tekan Biaya Haji Signifikan

Di balik layar momentum sejarah tersebut, berdirilah sosok-sosok ulama besar yang menjadi pilar intelektual dan moral, yang tanpa dedikasi mereka, ekonomi syariah di Indonesia mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah. 

KH. Hasan Basri, yang kala itu memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan diplomat ulung di kalangan ulama yang berhasil meyakinkan pemerintah bahwa sistem perbankan tanpa bunga bukan hanya mungkin secara teologis, tetapi juga sehat dan stabil secara finansial. Ia adalah simbol keteguhan yang dipadukan dengan kearifan melihat realitas zaman, memastikan bahwa transisi ekonomi ini berjalan tanpa guncangan sosial. 

Estafet perjuangan ini kemudian diperkaya dan dikonseptualisasikan secara sistematis oleh Prof. KH. Ma’ruf Amin. Ia bukan sekadar ulama kharismatik, melainkan arsitek utama regulasi syariah yang sangat visioner. Melalui tangan dingin di Dewan Syariah Nasional, Prof. KH. Ma’ruf Amin mengonstruksi ribuan fatwa yang menjadi kompas bagi seluruh industri keuangan syariah, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal. 

Ia membuktikan bahwa narasi syariah bersifat dinamis, elastis terhadap perubahan zaman, dan mampu menjawab tantangan kompleksitas pasar digital tanpa sedikit pun kehilangan ruh maqasid syariah. Pantaslah dalam Munas MUI 2025 lalu, seluruh peserta mengusulkan agar Prof. KH. Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Bapak Ekonomi Syariah. 

Kemudian ada banyak tokoh yang menjadi penopang perkembangan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Seperti Buya Dr.KH.Anwar Abbas, Dr.  Dr.KH. Amirsyah Tambunan, Prof. Dr. KH. Asrorun Niam, Prof. Dr. Jaih Mubarok, dan para tokoh ekonomi syariah lainnya.

Di tingkat regional, khususnya di tanah Pasundan, energi ekonomi syariah ini menemukan pengeras suara pada sosok KH. R. Totoh Abdul Fatah Al Jawami. Ketua Umum MUI Jawa Barat selama 17 tahun , ketika itu   bukan hanya bicara di mimbar-mimbar masjid dengan bahasa langit, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengedukasi mereka mengenai urgensi beralih ke ekonomi yang lebih adil dan barokah. 

Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa Barat yang religius membutuhkan jembatan bahasa antara kerumitan teori perbankan dengan kehidupan ekonomi sehari-hari. KH. R. Totoh adalah motor penggerak sosiologis yang memastikan bahwa ekonomi syariah tidak berhenti menjadi dokumen elit di Jakarta, melainkan menjadi gerakan yang hidup di pesantren-pesantren dan pasar-pasar rakyat. 

Semangat juang KH. Hasan Basri, ketajaman pemikiran konseptual KH. Ma’ruf Amin, dan militansi dakwah KH. R. Totoh Abdul Fatah dan ribuan ulama cendekiawan, dosen dan pimpinan pesantren  pemuda dan mahasiswa ketika itulah yang kini menjadi pondasi kokoh dalam melanjutkan  tonggak  sejarah yang harus dipikul oleh Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono dalam menakhodai Masyarakat Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif kebijakan publik, kepemimpinan Rosan-Ferry di MES saat ini, adalah jawaban atas tantangan inklusivitas yang selama ini sering menjadi titik lemah. Selama bertahun-tahun, ekonomi syariah sering kali dituduh hanya menyentuh sektor keuangan formal di gedung-gedung tinggi. Sementara sektor riil di tingkat bawah seolah-olah berjalan di jalur sendiri tanpa dukungan sistemis. 

Rosan Roeslani, dengan posisi sebagai arsitek investasi nasional dan nakhoda Danantara, membawa perspektif ekonomi makro yang sangat diperlukan untuk melakukan hilirisasi industri halal dalam skala masif. Ia memahami bahasa modal global, paham bagaimana membangun ekosistem investasi yang menarik bagi investor internasional, dan mengerti bagaimana menempatkan produk halal Indonesia dalam rantai pasok dunia. 

Namun, visi investasi global ini tidak akan pernah menyentuh bumi tanpa kekuatan ekonomi rakyat yang solid. Di sinilah peran Ferry Juliantono menjadi sangat vital. Sebagai Menteri Koperasi dan tokoh yang besar dalam rahim pergerakan Syarikat Islam, Ferry adalah penyambung lidah bagi jutaan pelaku UMKM dan koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Integrasi kepemimpinan ini adalah wujud nyata dari upaya menciptakan kedaulatan ekonomi yang inklusif. Rosan dan Ferry tidak bekerja dalam ruang hampa; mereka sedang mengorkestrasi sebuah jaringan strategis yang melibatkan MUI sebagai penjaga gawang integritas syariah. 

Hubungan MES dengan MUI kini tidak lagi sekadar urusan fatwa formal yang kaku, melainkan sinkronisasi kebijakan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri halal tidak menabrak batas-batas etika keislaman. Sinergi ini bertujuan untuk menghapus persepsi lama bahwa sertifikasi halal adalah beban administratif atau biaya tambahan bagi pengusaha. 

Sebaliknya, di bawah koordinasi MES, sertifikasi halal diposisikan sebagai aset strategis dan instrumen peningkatan daya saing untuk memenangkan pasar global yang kian selektif terhadap aspek kehalalan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ini adalah narasi syariah yang progresif, di mana kepatuhan terhadap agama justru menjadi jalan bagi kesuksesan ekonomi.

Bergerak lebih jauh ke pilar modal sosial, kolaborasi dengan BAZNAS RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi instrumen kebijakan publik yang sangat humanis dan transformatif. Narasi syariah selalu menekankan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja, melainkan harus mengalir deras untuk kesejahteraan umat. 

Melalui konsep blended finance atau pembiayaan campuran, Rosan dan Ferry berupaya mencairkan sekat yang selama ini memisahkan antara modal komersial perbankan dan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Zakat tidak lagi hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif yang habis sekali pakai, tetapi diintegrasikan menjadi modal kerja produktif melalui koperasi-koperasi yang dibina secara profesional. 

Sementara itu, wakaf produktif yang selama ini sering kali terbengkalai atau hanya berupa aset diam, kini mulai dikelola dengan sentuhan manajemen investasi modern. Tanah-tanah wakaf yang strategis kini didorong untuk menjadi aset produktif, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan halal, hingga gudang logistik yang hasilnya kembali dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan umat.

Kebijakan publik yang cerdas adalah kebijakan yang mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang ada tanpa ada yang terbuang. Dengan BPJPH, MES di bawah duet ini berperan sebagai katalisator akselerasi sertifikasi halal bagi jutaan UMKM yang selama ini merasa kesulitan menembus birokrasi.

Ferry Juliantono, dengan jaringan Syarikat Islam yang kuat dan basis koperasinya yang luas, mampu menggerakkan mesin organisasi untuk melakukan pendampingan masif bagi pelaku usaha kecil di desa-desa. 

Inilah bentuk nyata dari pembelaan terhadap ekonomi rakyat dalam bingkai syariah. Ketika sertifikat halal sudah di tangan, UMKM tidak lagi hanya menjadi penonton di pasar sendiri, tetapi memiliki paspor untuk bertarung di rak-rak ritel internasional. Proses ini bukan sekadar urusan label, melainkan urusan peningkatan harkat dan martabat ekonomi umat yang selama ini sering kali hanya menjadi objek pasar.

Seluruh gerakan orkestrasi ini pada akhirnya harus bermuara pada penguatan sumber daya manusia melalui kolaborasi yang erat dengan perguruan tinggi dan pesantren. Dalam pandangan Rosan dan Ferry, pesantren bukan lagi sekadar pusat studi agama dalam pengertian tradisional yang statis, melainkan harus diinkubasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. 

Pesantren harus menjadi laboratorium nyata bagi ekonomi syariah. Duet pemimpin MES ini berupaya membawa para praktisi industri, ahli keuangan, hingga pakar teknologi masuk ke dalam pesantren untuk melakukan link and match.

Tujuannya jelas: memastikan bahwa santri-santri masa depan tidak hanya mahir membaca dan menafsirkan kitab kuning, tetapi juga fasih dalam manajemen keuangan modern, paham cara kerja rantai pasok, dan terampil dalam teknologi industri halal. Inilah esensi dari pembangunan manusia yang seutuhnya, di mana spiritualitas yang mendalam dan kemandirian ekonomi yang tangguh berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan.

Di sisi lain, kolaborasi dengan Kadin dan dunia industri menjadi domain di mana Rosan Roeslani mampu mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan memiliki akses luar biasa untuk meyakinkan korporasi-korporasi besar bahwa mengadopsi prinsip ekonomi syariah bukan hanya soal ibadah, tetapi merupakan strategi bisnis yang cerdas di masa depan. 

Ia mendorong agar industri-industri besar bertindak sebagai offtaker atau pembeli siaga bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dan koperasi binaan MES. Dengan skema ini, tercipta sebuah ekosistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, di mana yang besar membantu yang kecil untuk tumbuh bersama, dan yang kecil memberikan dukungan pasokan yang berkualitas bagi yang besar. Inilah bentuk nyata dari keadilan ekonomi yang tidak eksploitatif, sebuah cita-cita yang telah lama diperjuangkan oleh para tokoh pendahulu bangsa.

Sejarah telah meletakkan batu pertamanya melalui Bank Muamalat dan dedikasi para ulama sepuh yang telah mendahului. Kini, di tangan Rosan dan Ferry, bangunan ekonomi syariah Indonesia tidak hanya sedang diperluas, tetapi struktur dan fondasi juga diperkuat agar mampu menahan guncangan krisis global. 

Mereka memposisikan Masyarakat Ekonomi Syariah bukan sebagai menara gading yang eksklusif, melainkan sebagai jembatan lebar yang menghubungkan aspirasi tulus umat dengan realitas industri dunia yang kompetitif. Ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia sebuah visi yang hanya bisa diraih jika kita mampu menjaga ritme kolaborasi ini secara konsisten, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan publik yang seluas-luasnya.

Melanjutkan narasi besar tersebut, langkah strategis yang kini tengah diayunkan oleh Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono bukan sekadar tentang pertumbuhan angka, melainkan tentang pergeseran paradigma dari Indonesia sebagai pasar menjadi RI sebagai produsen halal dunia. 

Jika kita menilik data global, posisi negeri ini sering kali terjebak dalam ironi; rakyat menjadi konsumen produk halal terbesar, namun rantai pasok masih didominasi oleh negara-negara yang bahkan tidak menempatkan syariah sebagai fondasi hukumnya. 

Di sinilah letak urgensi dari konsep hilirisasi industri halal yang kini menjadi nafas baru dalam kebijakan MES. Rosan, dengan kapasitasnya di Kementerian Investasi dan kendali atas Danantara, melihat bahwa kedaulatan ekonomi syariah hanya bisa dicapai jika kita memiliki kendali penuh atas ekosistem industri dari hulu hingga ke hilir. 

Hilirisasi ini bukan hanya soal membangun pabrik, melainkan soal menciptakan standar, menguasai teknologi pengolahan bahan baku halal, hingga memastikan logistik yang terintegrasi secara syariah. Ini adalah sebuah upaya besar untuk memastikan bahwa setiap butir produk yang dikonsumsi umat tidak hanya suci secara teologis, tetapi juga membawa nilai tambah ekonomi yang kembali kepada umat itu sendiri.

Dalam konteks ini, peran dunia usaha dan industri yang diwakili oleh Kadin menjadi krusial. Rosan bertindak sebagai jembatan yang meyakinkan para pemegang modal besar bahwa ekonomi syariah bukanlah sebuah ekonomi eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, melainkan sebuah model ekonomi berkelanjutan yang sangat kompetitif di kancah global. 

Ia membawa agenda MES ke dalam ruang-ruang rapat korporasi besar, mengajak mereka untuk melihat potensi industri halal sebagai masa depan investasi. Strategi ini dibarengi dengan keberanian untuk melakukan debirokrasi dalam sistem sertifikasi halal. Di bawah koordinasi yang lebih erat, hambatan administratif yang selama ini sering kali dikeluhkan oleh pengusaha terkait kecepatan dan transparansi proses di BPJPH mulai dicarikan jalan keluarnya melalui sistem integrasi digital yang lebih lincah.

Kebijakan publik yang responsif inilah yang akan menjadi penentu apakah ekosistem ekonomi syariah kita akan berlari kencang atau hanya berjalan di tempat.

Namun, di tengah deru industri besar itu, narasi kemanusiaan dan keadilan tetap terjaga melalui tangan dingin Ferry Juliantono. Ia memastikan bahwa kemajuan industri tidak meninggalkan koperasi dan pelaku usaha mikro di pinggiran. Ferry memahami bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang "membumi". 

Melalui jaringan koperasi yang kuat, ia merancang skema offtaker di mana hasil produksi UMKM halal dan koperasi pesantren memiliki kepastian pembeli dari industri-industri besar. Ini adalah wujud dari transformasi sosial yang nyata, di mana pesantren tidak lagi hanya menjadi pusat kajian teks keagamaan, tetapi bertransformasi menjadi entitas bisnis dan laboratorium ekonomi komunitas, seperti ditunjukkan oleh Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri, Pasuruan, Jatim; dan Kopontren Al-Ittifaq Kab. Bandung, Jabar. 

Dengan dukungan teknologi finansial atau fintech syariah yang kini kian masif, akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang selama ini dianggap unbankable mulai terbuka lebar. Digitalisasi bukan hanya soal aplikasi, melainkan soal akses keadilan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan modal usaha yang bebas dari jeratan riba.

Lebih dalam lagi, kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi bertujuan untuk melahirkan generasi baru yang memiliki kedaulatan intelektual. Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten secara profesional.

Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset-riset terapan yang mampu menjawab kebutuhan industri halal, mulai dari teknologi pangan, farmasi halal, hingga manajemen keuangan publik yang transparan. MES di bawah kepemimpinan duet ini memposisikan diri sebagai katalisator yang menghubungkan hasil riset di kampus dengan kebutuhan nyata di pasar. 

Inilah yang disebut sebagai triple helix dalam versi syariah: kolaborasi antara ulama sebagai otoritas moral, pemerintah dan MES sebagai regulator dan organisator, serta dunia industri sebagai pelaksana ekonomi riil. Dengan demikian, ekonomi syariah Indonesia memiliki fondasi ilmiah yang kuat, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau sentimen keagamaan semata. Momentum kebangkitan ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS RI dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik yang islami, dana sosial umat adalah modal strategis yang jika dikelola secara profesional dapat mengalahkan kekuatan modal spekulatif. Rosan dan Ferry mendorong perubahan paradigma dari zakat yang bersifat santunan menjadi zakat yang memberdayakan.

Wakaf pun kini tidak lagi hanya berupa tanah kuburan atau masjid, tetapi bertransformasi menjadi wakaf produktif seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan modal ventura bagi usaha syariah. Ini adalah bentuk nyata dari distribusi kekayaan yang adil, yang memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, sesuai dengan tuntunan al-Quran.

Sinergi ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam mampu menjadi solusi atas ketimpangan ekonomi yang menjadi musuh utama kesejahteraan bangsa.

Menatap masa depan, proyeksi Indonesia Emas 2045 kini memiliki warna syariah yang semakin kental. Visi besar ini hanya bisa dicapai jika kita memiliki kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi berbagai kepentingan yang berbeda menjadi satu tujuan mulia. Duet Rosan dan Ferry telah memberikan bukti awal bahwa kolaborasi lintas sektoral adalah kunci. 

Mereka membawa Masyarakat Ekonomi Syariah keluar dari kungkungan eksklusivitas menuju arena global yang lebih luas dan menantang. Tantangan ke depan memang tidak mudah, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga pergeseran pola konsumsi generasi milenial dan gen-Z. Namun, dengan pondasi sejarah yang kuat dari para pendahulu seperti KH. Hasan Basri dan KH. Ma'ruf Amin, serta militansi dakwah ekonomi yang dicontohkan KH. R. Totoh Abdul Fatah, Indonesia memiliki modal spiritual dan intelektual yang tak terbatas.

Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa ekonomi syariah Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang mencari ridha Ilahi melalui kesejahteraan umat. Dalam perkembangannya tumbuh cepat karena secara sosio kultural ekonomi syariah sangat comportable dengan nilai tradisi dan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang  bersumber dari nilai islam dan nilai Pancasila.

Kepemimpinan Rosan Roeslani dan Ferry Juliantono dalam MES adalah babak baru yang penuh dengan tantangan sekaligus harapan. Mereka bukan sekadar pemimpin organisasi, melainkan dirigen dari sebuah transformasi besar yang sedang diupayakan bangsa ini. Keadilan anggaran, kedaulatan industri, dan martabat ekonomi rakyat adalah tiga pilar yang sedang mereka perjuangkan. 

Jika kolaborasi strategis ini terus dijaga dengan integritas dan profesionalisme, maka impian melihat Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia bukan lagi sekadar khayalan, melainkan sebuah keniscayaan yang akan kita nikmati hasilnya di masa depan. 

Sebuah masa depan di mana ekonomi syariah benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam, membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, meruntuhkan sekat diskriminasi, dan membangun peradaban ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan bermartabat di bawah naungan janji suci konstitusi. Inilah amanat sejarah yang kini sedang ditunaikan, sebuah pengabdian tulus untuk agama, bangsa, dan kemanusiaan. (Z-4)