Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti lambatnya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga pertengahan Agustus, Jokowi menyebut dana APBD yang terserap baru Rp472 triliun atau 39,3%.
"Hati-hati ini, baru Rp472 triliun padahal ini penting sekali. Perputaran uang, perputaran ekonomi di daerah itu penting. APBD harus segera keluar agar beredar di masyarakat," tegas Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).
Baca juga: Presiden Minta Kepala Daerah Kerja Sama dengan Tim Pengendali Inflasi
Ia juga mengungkap bahwa dana APBD yang tersimpan di perbankan, per Agustus 2022, masih sangat besar yakni mencapai Rp193 triliun. Jumlah itu hanya turun tipis dari November akhir tahun lalu yang mencapai Rp226 triliun.
"Saya selalu cek APBD di bank. Hal-hal seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ternyata masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini harus didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," ucapnya. (P-5)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved