Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti lambatnya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga pertengahan Agustus, Jokowi menyebut dana APBD yang terserap baru Rp472 triliun atau 39,3%.
"Hati-hati ini, baru Rp472 triliun padahal ini penting sekali. Perputaran uang, perputaran ekonomi di daerah itu penting. APBD harus segera keluar agar beredar di masyarakat," tegas Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8).
Baca juga: Presiden Minta Kepala Daerah Kerja Sama dengan Tim Pengendali Inflasi
Ia juga mengungkap bahwa dana APBD yang tersimpan di perbankan, per Agustus 2022, masih sangat besar yakni mencapai Rp193 triliun. Jumlah itu hanya turun tipis dari November akhir tahun lalu yang mencapai Rp226 triliun.
"Saya selalu cek APBD di bank. Hal-hal seperti ini harus saya cek dan saya harus tahu angkanya ternyata masih Rp193 triliun, sangat besar sekali. Ini harus didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," ucapnya. (P-5)
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved