Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan mencapai Rp426,3 triliun atau turun 16,6 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp510,9 triliun.
"PNBP harus diperkirakan (turun) karena mengenai faktor komoditas," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).
Sri Mulyani menjelaskan PNBP tahun depan diperkirakan turun karena dorongan dari windfall kenaikan harga komoditas sudah tidak akan terasa kembali, terutama seperti tahun ini. Ia mengatakan peranan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) sempat melonjak tinggi yaitu pada 2020 hanya Rp97,2 triliun yang naik ke Rp149,5 triliun dan kembali naik mencapai Rp218,5 triliun pada tahun ini.
Di sisi lain ia menegaskan windfall dari kenaikan harga komoditas tersebut tidak akan terulang pada tahun depan sehingga penerimaan SDA 2023 hanya akan berada di level Rp188,7 triliun. "Ini tidak akan terulang atau tidak selamanya komoditas mengalami harga selevel itu makanya PNBP SDA tahun depan akan terkoreksi ke Rp188 triliun sedangkan PNBP lainnya seperti dari BLU dan K/L itu relatif steady," jelas Sri Mulyani.
PNBP tahun depan yang diperkirakan Rp426,3 triliun sendiri meliputi penerimaan SDA Rp188,7 triliun, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (PKND) Rp44,1 triliun, PNBP lainnya Rp110,4 triliun dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp83 triliun.
Sri Mulyani menuturkan untuk PKND akan didorong salah satunya oleh dividen BUMN tahun depan yang ditargetkan mencapai Rp44 triliun. Sementara PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) akan dijaga melalui peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan peningkatan sinergi antar instansi terkait. Untuk pendapatan BLU 2023 diperkirakan tidak setinggi tahun ini yang sebesar Rp103 triliun, terutama pada BLU sawit sejalan dengan harga CPO yang lebih rendah.
Beberapa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan PNBP tahun depan akan dilakukan melalui katalisasi dan harmonisasi jenis serta besaran tarif antar K/L dan daerah. Kemudian penguatan peran evaluasi danpenilaian terhadap target PNBP yang diusulkan K/L, penguatan peran pengawasan melalui sinergi pengawasan dan pemeriksaan PNBP serta perbaikan tata kelola melalui penyempurnaan regulasi termasuk tarif. (Ant/OL-15)
PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini menerbitkan sebanyak 145.466 paspor
Acara dengan tema “Sinergi dengan Hati, Melayani dengan Nurani” ini digelar sebagai wujud apresiasi atas peran serta dan kontribusi Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) Aceh siap menampung kuota 30 persen dari total penerimaan mahasiswa tahun ini dari jalur SMMPTN-Barat atau Mandiri.
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Penerimaan Bea Cukai menjadi yang tertinggi dalam kinerja pendapatan APBN Sumatra Selatan dengan realisasi mencapai 93,9% atau senilai Rp258 miliar.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di tahun depan akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Mengingat, Indonesia memiliki nodal yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian ke level yang lebih baik. Sekalipun, ekonomi global pada tahun depan masih dibayangi ketidakpastian.
"Tentu saja kita juga tetap melakukan monitoring, dikalibrasi, sehingga kita selalu up-to-date dengan kondisi paling mutakhir,"
Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023 diusulkan menjadi Rp479,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp431 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved