Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp300 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Namun, angka itu diakui dapat berubah seiring dinamika perekonomian pada tahun depan.
"Tahun depan tidak sampai Rp502 triliun. Kita mulai sekitar Rp300 triliun, baik untuk subsidi maupun kompensasi energi. Tapi sekali lagi, kita harus melakukan pengamatan dan menyikapi secara cepat apabila ada perubahan," jelas Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Selasa (16/8).
Isa menyatakan alokasi anggaran tersebut awalnyajauh lebih tinggi dari postur awal APBN 2022, yakni Rp150 triliun. Namun, gejolak ekonomi dan geopolitik global mengakibatkan kenaikan harga energi, sehingga alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini naik menjadi Rp502 triliun.
Baca juga: Presiden: Ketidakpastian Global bukan Alasan untuk Pesimistis
Kondisi itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan APBN yang fleksibel dan responsif. Meski pergerakan komoditas energi global sulit diprediksi, pemerintah optimistis fiskal negara masih mampu meredam dampak ke perekonomian.
"Memang sulit memprediksi perilaku dari harga energi dunia. Saat ini, tidak akan mudah untuk melihat tren yang pasti. Fluktuasi akan tetap menjadi warna atau karakter harga BBM tahun depan," paparnya.
Baca juga: RAPBN 2023: Asumsi ICP US$90 per Barel, Lifting Minyak Turun
"Namun, kita juga mencoba melihat kemungkinan adanya moderasi dari harga energi yang berimplikasi pada harga BBM dalam negeri," tambah Isa.
Dalam asumsi makro 2023, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$90 per barel. Isa mengatakan bahwa fluktuasi harga komoditas sulit dihindari. Namun, pemerintah sejauh ini memiliki skema untuk menekan dampak pergerakan harga ke besaran subsidi.
"Tahun ini kita memperkenalkan dengan DPR juga, itu namanya automatic adjusment. Kementerian atau Lembaga (K/L) kita minta untuk menabung. Semacam menahan diri, agar tidak belanja terlalu royal di awal," pungkasnya.(OL-11)
Pemerintah memangkas kuota Pertalite 2026 hingga 6,28%. Subsidi energi diperketat, BBM murah makin dibatasi, dan risiko tekanan ke rakyat menguat.
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
BPS diminta membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp218 triliun.
PENGALIHAN subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
PRESIDEN Prabowo Subianto tengah berupaya meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Saat ini, tercatat 301 sumur minyak yang tersebar di sejumlah wilayah.
Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
EVALUASI kinerja keuangan negara empat tahun pemerintahan Jokowi-Amin menjadi isu krusial.
Laporan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp52 triliun untuk memenuhi kenaikan gaji yang diberikan untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan di tahun depan.
Porsi terbesar ialah penguatan pendidikan sebesar Rp612 triliun, perlindungan sosial Rp476 triliun, kemudian infrastruktur Rp392 triliun
Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved