Selasa 16 Agustus 2022, 18:51 WIB

Kemenkeu: Alokasi Anggaran Subsidi 2023 Masih Bisa Berubah

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Kemenkeu: Alokasi Anggaran Subsidi 2023 Masih Bisa Berubah

Antara
Karyawan membongkar muat tabung gas LPG 3 kg di sebuah agen.

 

PEMERINTAH mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp300 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Namun, angka itu diakui dapat berubah seiring dinamika perekonomian pada tahun depan.

"Tahun depan tidak sampai Rp502 triliun. Kita mulai sekitar Rp300 triliun, baik untuk subsidi maupun kompensasi energi. Tapi sekali lagi, kita harus melakukan pengamatan dan menyikapi secara cepat apabila ada perubahan," jelas Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Selasa (16/8).

Isa menyatakan alokasi anggaran tersebut awalnyajauh lebih tinggi dari postur awal APBN 2022, yakni Rp150 triliun. Namun, gejolak ekonomi dan geopolitik global mengakibatkan kenaikan harga energi, sehingga alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini naik menjadi Rp502 triliun.

Baca juga: Presiden: Ketidakpastian Global bukan Alasan untuk Pesimistis

Kondisi itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan APBN yang fleksibel dan responsif. Meski pergerakan komoditas energi global sulit diprediksi, pemerintah optimistis fiskal negara masih mampu meredam dampak ke perekonomian.

"Memang sulit memprediksi perilaku dari harga energi dunia. Saat ini, tidak akan mudah untuk melihat tren yang pasti. Fluktuasi akan tetap menjadi warna atau karakter harga BBM tahun depan," paparnya.

Baca juga: RAPBN 2023: Asumsi ICP US$90 per Barel, Lifting Minyak Turun

"Namun, kita juga mencoba melihat kemungkinan adanya moderasi dari harga energi yang berimplikasi pada harga BBM dalam negeri," tambah Isa.

Dalam asumsi makro 2023, pemerintah mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$90 per barel. Isa mengatakan bahwa fluktuasi harga komoditas sulit dihindari. Namun, pemerintah sejauh ini memiliki skema untuk menekan dampak pergerakan harga ke besaran subsidi.

"Tahun ini kita memperkenalkan dengan DPR juga, itu namanya automatic adjusment. Kementerian atau Lembaga (K/L) kita minta untuk menabung. Semacam menahan diri, agar tidak belanja terlalu royal di awal," pungkasnya.(OL-11)
 

 

Baca Juga

PPI Dunia

PPI Dunia Siap Dukung Penuh Hilirisasi Industri

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 11:07 WIB
Achyar menegaskan sikap PPI Dunia siap mendukung program pemerintah untuk kemajuan ekonomi...
Dok. DPR RI

Komisi VII DPR Dorong Penerapan Ekosistem Investasi yang Kondusif di Sektor Hulu Migas

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 09:00 WIB
Komisi VII DPR akan ikut dalam mengurai masalah investasi hulu migas. Berbagai hal akan didorong dan diupayakan Komisi VII DPR RI untuk...
Antara

Pemerintah Dorong Pengembangan Komoditas Ekspor Hortikultura

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 27 November 2022, 08:59 WIB
Pemerintah mendorong program Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor dengan pola Creating Shared Value (CSV) guna mengoptimalisasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya