Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PAKAR keuangan negara Profesor Hamid Paddu menegaskan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau kartu keluarga (KK) dalam pembelian elpiji 3 kilogram (kg) merupakan kebijakan yang tepat.
Menurut dia, mekanisme tersebut selain sebagai pendataan juga untuk mengedukasi masyarakat agar subsidi benar-benar dinikmati keluarga miskin.
"Agar tepat sasaran. Sifatnya juga pembelajaran untuk mengarahkan masyarakat supaya fiskal anggaran kita tepat sasaran," katanya melalui sambungan telepon, di Jakarta, Rabu (24/1).
Baca juga: Catat! Beli Gas Elpiji 3 Kg Harus Terdaftar Mulai 1 Januari 2024
Subsidi yang selalu tidak tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara. Diperkirakan, Rp10 triliun-Rp15 triliun subsidi gas melon terbuang sia-sia karena dinikmati masyarakat mampu.
"Makanya kalau tidak (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran," katanya.
Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, tersebut juga mengatakan, pembelian gas 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK bisa mengedukasi masyarakat sebab dokumen kependudukan tersebut bisa menunjukkan, apakah yang bersangkutan memang dari keluarga tidak mampu atau bukan.
Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan ekonomi mampu tersebut akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK hanya untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.
"Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang tidak disubsidi atau bright gas," ujarnya.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
Sebaliknya, jika pembelian tetap dilakukan terbuka seperti sebelumnya, orang yang berhak akan selalu kehabisan LPG 3 kg. Kondisi demikian akan selalu berulang karena orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.
"Akibatnya, anggaran kita yang berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang tidak berhak. Dan itu kan haram sebenarnya, karena mereka menikmati yang bukan haknya," katanya.
Karena itu, menurut dia, masyarakat hendaknya tidak melihat penggunaan KTP dan/atau KK dalam pembelian gas melon sebagai kebijakan yang mempersulit.
Justru, aturan tersebut diterapkan agar keberadaan LPG 3 kilogram bagi masyarakat miskin selalu tersedia.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembelian elpiji 3 kg wajib menggunakan KTP per 1 Januari 2024. Nantinya, hanya masyarakat terdata yang boleh membeli gas subsidi tersebut.
Para pembeli di pangkalan hanya perlu membawa KTP dan/atau KK. Apabila sudah terdata ke dalam sistem, yang bersangkutan hanya perlu membawa KTP untuk pembelian selanjutnya.
Masyarakat juga dapat mengecek status pendaftaran di alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK. (Ant/S-2)
PENGALIHAN subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
PRESIDEN Prabowo Subianto tengah berupaya meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Saat ini, tercatat 301 sumur minyak yang tersebar di sejumlah wilayah.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana Presiden Prabowo Subianto akan mengganti subsidi energi dengan bantuan langsung tunai (BLT).
PRESIDEN Prabowo Subianto menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua tim kebijakan subsidi energi. Bahlil diminta memastikan subsidi tepat sasaran.
Peningkatan anggaran untuk subsidi energi di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 perlu dilihat secara lebih dalam.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
Pelajari faktor kunci dinamika penduduk: kelahiran, kematian, migrasi. Analisis mendalam untuk memahami perubahan populasi dan dampaknya.
Pertumbuhan penduduk: memahami dinamika demografi, faktor pendorong, dampak sosial-ekonomi, dan proyeksi masa depan.
Ketahui tiga peran krusial rumah tangga pemerintah: stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Panduan lengkap!
Trubus berpendapat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelayanan publik.
Tantangannya terletak pada bagaimana pemerintah dapat memobilisasi potensi dan partisipasi yang lebih luas dari segenap elemen dan pemangku kepentingan untuk menuai harapan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved