Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (9/8).
"Menjadi daya tarik tersendiri karena provinsi ini baru berdiri 10 tahun dan merupakan provinsi terluar di negara kita. Kami ingin masyarakat Kaltara cinta kepada negaranya karena merasa diperhatikan oleh kami di pusat sebagai anggota DPR RI," tukas Nevi.
Politikus fraksi PKS ini melanjutkan bahwa sebagai provinsi terluar dan terdepan berbatasan langsung dengan Malaysia jangan sampai rasa nasionalisme masyarakat menurun karena kurangnya pembangunan di sini.
"Kami sangat mendukung pembangunan dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain agar mereka merasakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, LPG 3 kg satu harga, pembangunan pelabuhan serta pembangunan smelter harus kita dukung," imbuhnya.
Baca juga: Alumni ITS Realisasikan Bantuan untuk Korban Bencana di Wilayah 3T
Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menambahkan, penugasan pemerintah pusat kepada BUMN untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur di Kaltara memang membutuhkan kerja keras dengan luas wilayah Kaltara yang menantang, memerlukan biaya yang cukup besar dan perlu kita support dan kawal.
Di sisi lain, Nevi juga menyoroti roadmap pembangunan infrastruktur pelabuhan di Kaltara oleh Pelindo yang targetnya terlalu lama yaitu sampai tahun 2039.
"Roadmap Pelindo ini saya rasa perlu ditinjau ulang. Keterlambatan pembangunan di dalam negeri justru dikhawatirkan akan menggerus rasa patriotisme masyarakat. Dampaknya produk negara tetangga yang lebih murah menjadi lebih diminati oleh masyarakat ketimbang produk dalam negeri," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh terkait tata kelola pelabuhan di Kaltara agar segera diperbaiki untuk memudahkan lalu lintas perputaran barang di Kota Tarakan dan sekitarnya ke negara tetangga.
Kemudahan lalu-lintas barang melalui pelabuhan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi lagi dari ekspor-impor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tarakan.
"Dengan PAD yang meningkat maka kota ini bisa terbangun lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan negara tetangga Malaysia. Tarakan ini oleh pemerintah pusat akan menjadi halaman depan bukan halaman belakang lagi," tutup politikus Gerindra ini. (RO/OL-09)
Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimplementasikan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di seluruh provinsi tahun depan disebut langkah yang bagus.
Ketua DPD RI menilai kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Bank Indonesia mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia dalam mengedarkan uang layak edar hingga ke pelosok negeri.
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar lomba mewarnai yang diikuti anak-anak nasabah PNM Mekaar di wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal.
BP Taskin lakukan percepatan program MBG dilakukan dengan pendekatan targeting yang lebih tepat sasaran berbasis data pada wilayah kantong kemiskinan dan daerah 3T
PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) harus menjadi momen refleksi nasional untuk menata ulang arah manajemen pendidikan.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved