Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia akan berada di kisaran 3,5% hingga 4,5% sepanjang 2022. Angka itu berbeda dari target kisaran inflasi yang ada di dalam APBN 2022 di kisaran 3% plus minus 1% atau 2%-4%.
"Ini tentu terkait dengan kenaikan harga komoditas di pasar global, terutama energi dan pangan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers APBN, Rabu (27/7).
Dia mengatakan, gejolak harga komoditas pangan dan energi di tingkat dunia sudah mulai terasa dampaknya ke Indonesia. Untuk itu pemerintah menaikan anggaran subsidi dan kompensasi terhadap komoditas energi guna menekan dampak gejolak di tingkat masyarakat.
Hal itu sedianya juga telah disepakati oleh pemerintah dan DPR melalui perubahan postur APBN 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden 98/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Rp220 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, Menkeu: Tertinggi Sejak Awal Tahun
"Ini adalah strategi dan arahan kebijakan dari pemerintah dengan DPR. Kita bersama DPR juga melihat bagaimana caranya pada saat terjadi tekanan APBN dapat berperan sebagai shock absorber (peredam kejut)," jelas Febrio.
Hal itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menekan tingkat kemiskinan di Tanah Air. Febrio memyampaikan, melalui subsidi dan kompensasi tersebut daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi diyakini dapat tetap terjaga.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni tercatat 0,60% secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan secara tahunan, inflasi pada Juni tercatat 4,35%, tertinggi sejak 2017.
Penaikan perkiraan inflasi di 2022 sedianya juga telah diungkapkan oleh Bank Indonesia. Bank sentral memperkirakan tingkat inflasi tahun ini bakal sedikit melampaui target kisaran yang telah ditetapkan di kisaran 3% plus minus 1%. (OL-4)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved