Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KEMENTERIAN Keuangan memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia akan berada di kisaran 3,5% hingga 4,5% sepanjang 2022. Angka itu berbeda dari target kisaran inflasi yang ada di dalam APBN 2022 di kisaran 3% plus minus 1% atau 2%-4%.
"Ini tentu terkait dengan kenaikan harga komoditas di pasar global, terutama energi dan pangan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers APBN, Rabu (27/7).
Dia mengatakan, gejolak harga komoditas pangan dan energi di tingkat dunia sudah mulai terasa dampaknya ke Indonesia. Untuk itu pemerintah menaikan anggaran subsidi dan kompensasi terhadap komoditas energi guna menekan dampak gejolak di tingkat masyarakat.
Hal itu sedianya juga telah disepakati oleh pemerintah dan DPR melalui perubahan postur APBN 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden 98/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Rp220 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, Menkeu: Tertinggi Sejak Awal Tahun
"Ini adalah strategi dan arahan kebijakan dari pemerintah dengan DPR. Kita bersama DPR juga melihat bagaimana caranya pada saat terjadi tekanan APBN dapat berperan sebagai shock absorber (peredam kejut)," jelas Febrio.
Hal itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menekan tingkat kemiskinan di Tanah Air. Febrio memyampaikan, melalui subsidi dan kompensasi tersebut daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi diyakini dapat tetap terjaga.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni tercatat 0,60% secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan secara tahunan, inflasi pada Juni tercatat 4,35%, tertinggi sejak 2017.
Penaikan perkiraan inflasi di 2022 sedianya juga telah diungkapkan oleh Bank Indonesia. Bank sentral memperkirakan tingkat inflasi tahun ini bakal sedikit melampaui target kisaran yang telah ditetapkan di kisaran 3% plus minus 1%. (OL-4)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved