Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Keuangan memproyeksikan tingkat inflasi Indonesia akan berada di kisaran 3,5% hingga 4,5% sepanjang 2022. Angka itu berbeda dari target kisaran inflasi yang ada di dalam APBN 2022 di kisaran 3% plus minus 1% atau 2%-4%.
"Ini tentu terkait dengan kenaikan harga komoditas di pasar global, terutama energi dan pangan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers APBN, Rabu (27/7).
Dia mengatakan, gejolak harga komoditas pangan dan energi di tingkat dunia sudah mulai terasa dampaknya ke Indonesia. Untuk itu pemerintah menaikan anggaran subsidi dan kompensasi terhadap komoditas energi guna menekan dampak gejolak di tingkat masyarakat.
Hal itu sedianya juga telah disepakati oleh pemerintah dan DPR melalui perubahan postur APBN 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden 98/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Baca juga: Rp220 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, Menkeu: Tertinggi Sejak Awal Tahun
"Ini adalah strategi dan arahan kebijakan dari pemerintah dengan DPR. Kita bersama DPR juga melihat bagaimana caranya pada saat terjadi tekanan APBN dapat berperan sebagai shock absorber (peredam kejut)," jelas Febrio.
Hal itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus menekan tingkat kemiskinan di Tanah Air. Febrio memyampaikan, melalui subsidi dan kompensasi tersebut daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi diyakini dapat tetap terjaga.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni tercatat 0,60% secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan secara tahunan, inflasi pada Juni tercatat 4,35%, tertinggi sejak 2017.
Penaikan perkiraan inflasi di 2022 sedianya juga telah diungkapkan oleh Bank Indonesia. Bank sentral memperkirakan tingkat inflasi tahun ini bakal sedikit melampaui target kisaran yang telah ditetapkan di kisaran 3% plus minus 1%. (OL-4)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved