Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo turun langsung menemui masyarakat di Subang, Jawa Barat. Kedatangannya untuk memastikan ekonomi masyarakat bangkit setelah menghadapi masa pandemi.
Kunjungan pertamanya, Erick Thohir bersama Presiden bertemu para pedagang di Pasar Sukamandi, Subang. Menurutnya, sangat penting pemerintah terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik.
"Penting bagi kami untuk mengecek langsung kondisi ekonomi para pedagang pasar dalam masa pemulihan,” ujar Erick Thohir, Selasa (12/6).
Erick Thohir juga menceritakan jika presiden membagikan berbagai macam bantuan untuk para pedagang di Pasar Sukamandi. Hal tersebut, lanjut Erick Thohir, adalah upaya pemerintah untuk menggenjot laju ekonomi.
“Di Pasar Sukamandi, Presiden Jokowi memberikan sejumlah bantuan. Ini cara beliau untuk memacu pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” terang Erick Thohir.
Eks Presiden Inter Milan itu berharap bantuan dari pemerintah ini bisa meringankan beban masyarakat. Selain itu Erick Thohir berkomitmen untuk menggenjot perekonomian masyarakat pascapandemi kemarin. "Semoga mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat," pungkasnya. (RO/OL-15)
Adapun desain logo baru tersebut terinspirasi dari garis kontur topografi yang melambangkan hubungan erat perseroan dengan alam.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menempatkan utusan khusus presiden di seluruh BUMN untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan aset negara.
Prabowo lanjut mengumumkan dirinya telah menerima laporan return on asset BUMN-BUMN di bawah naungan Danantara dalam periode setahun terakhir naik hingga lebih dari 300%.
Menurutnya, secara teori manajemen pun tidak ada sistem yang mampu mengelola jumlah entitas sebesar itu dalam satu kendali.
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved