Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PELBAGAI kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mampu membuat peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih optimal. Kehadirannya diyakini memperkuat ekonomi masyarakat.
Ketua LAB Kewirausahaan Universitas Jember, Choirul Saleh mengakui era kepemimpinan Presiden Jokowi memberi perhatian besar terhadap UMKM. Para pelaku usaha didorong agar dapat terus berkembang melalui beragam fasilitas dan bantuan.
Melalui berbagai kebijakan Presiden Jokowi, dia meyakini, peran besar UMKM dapat begitu terasa. Sehingga nantinya sangat mungkin membantu menghidupi perekonomian masyarakat.
“Akan sangat optimal saya yakin, akan muncul kesadaran-kesadaran kolaboratif, afiliasi, dan terus bersinergi UMKM akan menjadi luar biasa,” ujar Choirul di Jember.
Menurut dia peningkatan pertumbuhan UMKM menjadi sebuah keniscayaan yang sulit dihindari. Karenanya dia begitu mengapresiasi keseriusan yang diberikan Presiden Jokowi pada sektor ini.
Terlebih lagi, tambah dia, Indonesia sekarang ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Itu artinya, kata dia, diperlukan banyak strategi dalam upaya membangkitkan ekonomi di tengah kondisi yang sulit.
“Bahwa pengembangan UMKM harus betul-betul didasarkan pada sinegisitas bukan kepada individu,” terang Choirul.
Oleh karenanya, dia menilai, ke depan diperlukan terus kehadiran inovasi baru. Yakni dengan menghadirkan sebuah komunitas berbasis masyarakat yang kemudian dapat membuat UMKM berkembang.
“Semuanya harus didasarkan pada community product yang ada sesuai dengan potensi di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 20 juta pelaku UMKM dapat onboarding atau masuk ke toko daring pada 2022 sejalan dengan meningkat pesatnya pasar ekonomi digital.
Menurut Presiden, upaya agar lebih banyak UMKM domestik masuk pasar digital untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi digital. Ia menginginkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital.
"Saya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan kita semakin baik dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, kreatif dan yang siap memajukan UMKM Indonesia dan siap bersaing di pasar global," ujarnya. (Ant/OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pentingnya ruang belajar yang selaras dengan tantangan nyata di lapangan.
Tahun ini partisipan program antara lain SMKN 18 Jakarta, SMKN 20 Jakarta, SMKN 43 Jakarta, SMKN 51 Jakarta, serta SMA HighScope Indonesia cabang Bali, Denpasar, dan TB Simatupang.
Program Desaku Maju–GERCEP direncanakan berlangsung dalam 58 kelas di 38 desa.
Yayasan Indonesia Setara bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) Kota Cirebon serta Refo menggelar workshop digital marketing.
Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat jumlah wirausaha Indonesia telah mencapai 3,47% dari total penduduk, naik dari 3,21% pada tahun sebelumnya.
Program Kartini Bluebird, wadah pemberdayaan bagi istri dan putri pengemudi Bluebird yang berdiri sejak 2014, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi keluarga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved