KELOMPOK Dialog Bisnis 20 (B20) Indonesia mendukung adanya standard global dalam penyusunan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari penguatan tata kelola usaha yang berkelanjutan.
Pasalnya, laporan keberlanjutan yang sesuai standar internasional akan mampu membantu para pelaku bisnis untuk menjaga kelangsungan investasi pada bisnisnya.
Demikian disampaikan Ketua B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dalam kegiatan webinar bertajuk “B20 Side Event: Global Baseline for Business and Investors: B20 – IAI – IFAC – ISSB Outreach”, Rabu (22/6).
"Data dari IFAC menyebut, dari 1.400 bisnis hanya 51 persen saja yang memiliki laporan keberlanjutan. Ini yang harus kita selesaikan bersama karena dari laporan tersebut, perusahaan akan bisa dinilai stabilitas keuangannya. Laporan ini juga bisa menjadi perlindungan investor dalam berinvestasi,” ujar Shinta.
Ia melanjutkan, terdapat 600 laporan berbasis prinsip ESG berstandar global yang memiliki interpretasi berbeda tentang keberlanjutan. Karena itu, sangat penting untuk memiliki standar penyusunan laporan keberlanjutan yang konsisten, yang mampu merepresentasikan aspek-aspek transparansi dan aspek lainnya. Misalnya aspek keseimbangan, kejelasan, akurasi, penjadwalan, perbandingan serta keandalan.
Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, dengab perkembangan standar keberlanjutan global, investor kini tidak hanya melihat dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, namun juga isu lingkungan dan tata kelola usaha.
“Ada tiga bottomline yaitu profit, people dan planet. ESG adalah nilai kita,” katanya.
Di antara pelaku bisnis anggota KADIN Indonesia, semakin banyak sektor privat sudah mendeklarasikan laporan keberlanjutan mereka.
Menariknya, laporan itu sudah disusun sesuai ketentuan standardisasi nasional yang berlaku. Hanya saja pergeseran ini belum menyeluruh dilaksanakan, khususnya di kalangan pelaku industri kecil yang saat ini jumlahnya sekitar 64,7 juta pebisnis dan mewakili 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Ini tantangan besar untuk laporan berbasis ESG yang transparan karena banyak UMKM yang belum paham keberadaan laporan berkelanjutan,” kata Arsjad.
Tantangan lainnya, penyusunan laporan berbasis ESG relatif kompleks dalam pengerjaannya dan mahal karena seringkali menggunakan jasa konsultan khusus.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Mardiasmo menyambut baik kegiatan sosialisasi pentingnya standarisasi penyusunan dan pengembangan laporan keberlanjutan.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai Ketua G20 2022 sangat strategis karena mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap aksi global penyelamatan perubahan iklim bagi komunitas bisnis di Tanah Air.
IAI bertekad membangun dan mengoptimalisasikan laporan berbasis ESG yang kuat di Indonesia, sesuai dengan misi utama yang akan diusung pada Kongres IAI ke-14 yang akan berlangsung pada 13-15 Desember 2022.
Chair dari B20 Integrity and Compliance Task Force Haryanto T. Budiman mengatakan, wacana ini penting didiskusikan karena isu keberlanjutan pada dasarnya sudah lama dibicarakan sejak 1960an. Namun kini ruang lingkupnya semakin luas.
“Bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, sosial dan tata kelola usaha, namun juga untuk membahas akses untuk menjalin kerja sama baru yang dapat menjaga profitabilitas jangka panjang,” tandasnya.
Haryanto berharap adopsi laporan keberlanjutan menjadi bekal utama bagi perusahaan dalam mengangkat isu keberlanjutan ke tahap selanjutnya. (OL-8)
