Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI perekonomian Indonesia yang berangsur pulih, telah mendorong kas negara ke posisi yang cukup baik. Hal ini akan menurunkan penerbitan utang maupun pinjaman oleh pemerintah.
"Posisi kas pemerintah cukup baik. Oleh karena itu, defisit tahun ini akan lebih rendah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Optimisme itu didorong oleh realisasi pembiayaan anggaran yang turun 72,5% dibandingkan Mei 2021. Tercatat, pemerintah menerbitkan utang dan menarik pinjaman sebesar Rp91 triliun, atau jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp331,2 triliun.
Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun
Realisasi pembiayaan senilai Rp91 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp75,3 triliun. Itu turun 78,4% dari Mei 2021 yang mencapai Rp348 triliun.
Lalu, pinjaman tercatat Rp15,7 triliun, atau turun 193,5% dari realisasi Mei 2021 yang minus Rp16,8 triliun. Pembiayaan anggaran yang turun merupakan sinyal positif. Sebab, dapat memperkuat perlindungan keuangan negara dari berbagai gejolak.
"Dengan tren suku bunga naik, inflasi naik dan SBN yield kita naik, kalau kita bisa menurunkan issuance atau penerbitan utang, kita akan makin terlindungi dengan lebih baik," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini menggambarkan sektor pembiayaan utang sedang kita konsolidasikan, disehatkan dengan defisit yang menurun. Ini kombinasi dari penerimaan yang makin tinggi, belanja relatif tetap kita jaga, dengan demikian defisit bisa kita turunkan," imbuhnya.
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan hingga Mei 2022, penerbitan global sukuk telah mencapai US$3,25 miliar dan Samurai Bond senilai ¥81 miliar. Lalu pembelian SBN oleh Bank Indonesia tercatat sebesar Rp32,241 triliun.
Sedangkan, penerbitan SBR di Tanah Air menyentuh nilai Rp13,91 triliun. "Ini yang juga salah satu strategi kita untuk menghindari gejolak dari luar, kita fokus untuk meneribtkan SBR, yaitu surat berharga yang sifatnya retail," pungkas Ani.
Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati, karena risiko global semakin meningkat. Pemerintah juga menurunkan target pelelangan SBN untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang.(OL-11)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved