Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI perekonomian Indonesia yang berangsur pulih, telah mendorong kas negara ke posisi yang cukup baik. Hal ini akan menurunkan penerbitan utang maupun pinjaman oleh pemerintah.
"Posisi kas pemerintah cukup baik. Oleh karena itu, defisit tahun ini akan lebih rendah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Optimisme itu didorong oleh realisasi pembiayaan anggaran yang turun 72,5% dibandingkan Mei 2021. Tercatat, pemerintah menerbitkan utang dan menarik pinjaman sebesar Rp91 triliun, atau jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp331,2 triliun.
Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun
Realisasi pembiayaan senilai Rp91 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp75,3 triliun. Itu turun 78,4% dari Mei 2021 yang mencapai Rp348 triliun.
Lalu, pinjaman tercatat Rp15,7 triliun, atau turun 193,5% dari realisasi Mei 2021 yang minus Rp16,8 triliun. Pembiayaan anggaran yang turun merupakan sinyal positif. Sebab, dapat memperkuat perlindungan keuangan negara dari berbagai gejolak.
"Dengan tren suku bunga naik, inflasi naik dan SBN yield kita naik, kalau kita bisa menurunkan issuance atau penerbitan utang, kita akan makin terlindungi dengan lebih baik," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini menggambarkan sektor pembiayaan utang sedang kita konsolidasikan, disehatkan dengan defisit yang menurun. Ini kombinasi dari penerimaan yang makin tinggi, belanja relatif tetap kita jaga, dengan demikian defisit bisa kita turunkan," imbuhnya.
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan hingga Mei 2022, penerbitan global sukuk telah mencapai US$3,25 miliar dan Samurai Bond senilai ¥81 miliar. Lalu pembelian SBN oleh Bank Indonesia tercatat sebesar Rp32,241 triliun.
Sedangkan, penerbitan SBR di Tanah Air menyentuh nilai Rp13,91 triliun. "Ini yang juga salah satu strategi kita untuk menghindari gejolak dari luar, kita fokus untuk meneribtkan SBR, yaitu surat berharga yang sifatnya retail," pungkas Ani.
Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati, karena risiko global semakin meningkat. Pemerintah juga menurunkan target pelelangan SBN untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang.(OL-11)
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved