Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KONDISI perekonomian Indonesia yang berangsur pulih, telah mendorong kas negara ke posisi yang cukup baik. Hal ini akan menurunkan penerbitan utang maupun pinjaman oleh pemerintah.
"Posisi kas pemerintah cukup baik. Oleh karena itu, defisit tahun ini akan lebih rendah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Optimisme itu didorong oleh realisasi pembiayaan anggaran yang turun 72,5% dibandingkan Mei 2021. Tercatat, pemerintah menerbitkan utang dan menarik pinjaman sebesar Rp91 triliun, atau jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp331,2 triliun.
Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun
Realisasi pembiayaan senilai Rp91 triliun, berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp75,3 triliun. Itu turun 78,4% dari Mei 2021 yang mencapai Rp348 triliun.
Lalu, pinjaman tercatat Rp15,7 triliun, atau turun 193,5% dari realisasi Mei 2021 yang minus Rp16,8 triliun. Pembiayaan anggaran yang turun merupakan sinyal positif. Sebab, dapat memperkuat perlindungan keuangan negara dari berbagai gejolak.
"Dengan tren suku bunga naik, inflasi naik dan SBN yield kita naik, kalau kita bisa menurunkan issuance atau penerbitan utang, kita akan makin terlindungi dengan lebih baik," jelas Ani, sapaan akrabnya.
"Ini menggambarkan sektor pembiayaan utang sedang kita konsolidasikan, disehatkan dengan defisit yang menurun. Ini kombinasi dari penerimaan yang makin tinggi, belanja relatif tetap kita jaga, dengan demikian defisit bisa kita turunkan," imbuhnya.
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengungkapkan hingga Mei 2022, penerbitan global sukuk telah mencapai US$3,25 miliar dan Samurai Bond senilai ¥81 miliar. Lalu pembelian SBN oleh Bank Indonesia tercatat sebesar Rp32,241 triliun.
Sedangkan, penerbitan SBR di Tanah Air menyentuh nilai Rp13,91 triliun. "Ini yang juga salah satu strategi kita untuk menghindari gejolak dari luar, kita fokus untuk meneribtkan SBR, yaitu surat berharga yang sifatnya retail," pungkas Ani.
Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati, karena risiko global semakin meningkat. Pemerintah juga menurunkan target pelelangan SBN untuk mengendalikan dan menjaga posisi utang.(OL-11)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved