Presiden Tagih Hasil Program Ketahanan Pangan Senilai Ratusan Triliun

PRESIDEN Joko Widodo menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran sebesar ratusan triliun untuk program ketahanan pangan dalam beberapa tahun terakhir.

Jokowi, sapaan akrabnya, menyebut pada 2018, pemerintah menggelontorkan Rp86 triliun untuk menjalankan berbagai kebijakan di sektor pangan. Angka itu terus menanjak di tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, jumlah yang diberikan mencapai Rp92,3 triliun.

"Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa?" tanya Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Senin (20/6).

Apabila tidak ada hasil signifikan yang bisa diperoleh, pihaknya mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya. Dalam hal ini, pengadaan beras secara langsung baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kalau hasilnya tidak jelas, Rp92,3 triliun tadi kita pakai saja. Kita belikan beras untuk stok saja," imbuhnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala Negara, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp92,3 triliun dan terbagi-bagi ke berbagai kementerian/lembaga.

Kementerian PUPR memperoleh porsi Rp15,5 triliun dan Kementerian Pertanian mendapat jatah Rp14,5 triliun. Lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengantongi Rp6,1 triliun, berikut sejumlah kementerian/lembaga lain menerima Rp0,6 triliun.

Selanjutnya, ada anggaran khusus untuk subsidi pupuk Rp25,3 triliun, pengadaan cadangan beras Rp3 triliun dan program stabilitas harga pangan Rp2,6 triliun.

Kemudian, cadangan subsidi pupuk Rp2,9 triliun dan sisanya Rp21,9 triliun ditransfer ke daerah dalam bentuk DAK.(OL-11)