Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengharapkan hasil proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berjalan lancar.
Untuk tahapan pemungutan suara atau voting dalam PKPU Garuda dijadwalkan pada 17 Juni. Lalu, agenda sidang pengumuman hasil PKPU berlangsung pada 20 Juni mendatang.
Dalam penawaran skema restrukturisasi, Garuda mendiskusikan langkah tersebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Serta, jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara.
Baca juga: Garuda Mendapat Perpanjangan PKPU Terakhir hingga 20 Juni
"Bulan ini memang harusnya diputuskan (hasil PKPU). Harapannya proses PKPU berjalan baik, kalau tidak, ada (opsi) dipailitkan," jelas Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Selasa (14/6).
PKPU Garuda telah diperpanjang hingga tiga kali. BPKP melakukan audit utang Garuda ke perusahaan BUMN. Seperti, Pertamina, Angkasa Pura, hingga Himbara.
"Kita lakukan review, apa saja yang harus mereka mitigasi risikonya. Itu yang kita berikan sarannya kepada pihak terkait," imbuhnya.
Meski tidak menjelaskan secara detail, namun Sally menyebut utang Garuda terbanyak menyasar penyewa pesawat atau lessor.
Baca juga: Garuda Indonesia Siapkan 3 Tipe Pesawat Terbangkan Jemaah Haji
"Memang PKPU (Garuda) sudah berlangsung perpanjangan tiga kali. Apakah negosiasi yang dilakukan Garuda, terutama paling besar ke pada para lessor, yang punya pesawat," ungkap Sally.
Pada November 2021, maskapai nasional itu diketahui memiliki utang ke lessor sebesar US$6,3 miliar atau sekitar Rp89,8 triliun. Selama proses PKPU, maskapai nasional berupaya memaksimalkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.
Terutama, para kreditur dan termasuk lessor, hingga akhirnya berhasil untuk menetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT). Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim mendapat sinyal positif, karena proposal damai dapat diterima sebagian besar kreditur.(OL-11)
KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved