Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengharapkan hasil proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berjalan lancar.
Untuk tahapan pemungutan suara atau voting dalam PKPU Garuda dijadwalkan pada 17 Juni. Lalu, agenda sidang pengumuman hasil PKPU berlangsung pada 20 Juni mendatang.
Dalam penawaran skema restrukturisasi, Garuda mendiskusikan langkah tersebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Serta, jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara.
Baca juga: Garuda Mendapat Perpanjangan PKPU Terakhir hingga 20 Juni
"Bulan ini memang harusnya diputuskan (hasil PKPU). Harapannya proses PKPU berjalan baik, kalau tidak, ada (opsi) dipailitkan," jelas Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Selasa (14/6).
PKPU Garuda telah diperpanjang hingga tiga kali. BPKP melakukan audit utang Garuda ke perusahaan BUMN. Seperti, Pertamina, Angkasa Pura, hingga Himbara.
"Kita lakukan review, apa saja yang harus mereka mitigasi risikonya. Itu yang kita berikan sarannya kepada pihak terkait," imbuhnya.
Meski tidak menjelaskan secara detail, namun Sally menyebut utang Garuda terbanyak menyasar penyewa pesawat atau lessor.
Baca juga: Garuda Indonesia Siapkan 3 Tipe Pesawat Terbangkan Jemaah Haji
"Memang PKPU (Garuda) sudah berlangsung perpanjangan tiga kali. Apakah negosiasi yang dilakukan Garuda, terutama paling besar ke pada para lessor, yang punya pesawat," ungkap Sally.
Pada November 2021, maskapai nasional itu diketahui memiliki utang ke lessor sebesar US$6,3 miliar atau sekitar Rp89,8 triliun. Selama proses PKPU, maskapai nasional berupaya memaksimalkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.
Terutama, para kreditur dan termasuk lessor, hingga akhirnya berhasil untuk menetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT). Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklaim mendapat sinyal positif, karena proposal damai dapat diterima sebagian besar kreditur.(OL-11)
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
Pada Minggu (13/7), Bruno Mars membuat penampilan kejutan di konser Blackpink di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), membawakan lagu kolaborasinya dengan Rose, APT.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved