Penerbitan Obligasi Didorong Beri Dampak Keberlanjutan

PEMERINTAH bekerja sama dengan United National Development Programme (UNDP) untuk memastikan keberlanjutan portofolio yang dikeluarkan oleh negara.

Kerja sama tersebut melahirkan laporan dampak investasi pada instrumen SDG's bond dan green sukuk ritel yang diterbitkan oleh pengambil kebijakan.

Sejauh ini, dampak dari penerbitan green sukuk yang dilakukan pemerintah berimplikasi positif pembangunan hijau.

Demikian disampaikan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan dalam SDG Talks, Selasa (24/5).

"Jadi selama 2018 sampai 2020, perhitungan kita dengan dana yang kita peroleh dari penerbitan green sukuk ini kita bisa mengurangi gas emisi CO2 atau rumah kaca sebesar 10,3 juta ton emisi," ujarnya.

Dari laporan tersebut diketahui pula penerbitan green sukuk telah mendanai 23 proyek hijau. Misal, pembangunan double track di utara Jawa sepanjang 727 kilo meter yang menjadi bagian dalam efisiensi energi.

Lalu pembangunan 121 unit solar micro hydro power plant yang mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Dengan demikian, penggunaan dana dari penerbitan green sukuk dapat terukur secara pasti dan sesuai dengan tujuannya.

Pasalnya, kata Deni, green sukuk tidak sembarang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk melakukannya, dibutuhkan kerangka kajian yang bisa menjadi tolok ukur pembangunan hijau. Dengan kata lain, penerbitan green sukuk harus ditujukan pada pembangunan proyek hijau semata.

Baca juga: Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BNI akan Menerbitkan Green Bond

Dalam waktu dekat, pemerintah bersama UNDP juga akan merilis laporan dampak dari penerbitan SDG Bonds yang diterbitkan tahun lalu. Tujuannya, untuk melihat hasil penggunaan dana investor pada proyek-proyek sosial seperti yang ditujukan pada saat instrumen tersebut diluncurkan.

"Untuk SDG kita akan menerbitkan the first impact report. Jadi nanti kita akan melihat dana yang tahun lalu kita peroleh dari SDG Bond ini kita gunakan untuk pembiayaan sosial, di mana karena pandemi kita banyak fokus di sektor proyek kesehatan dan juga untuk pendidikan," kata Deni.

Ke depan, pemerintah berencana menerbitkan blue bond yang dapat digunakan untuk mendukung pelestarian bahari Indonesia. Dus, obligasi tematik negara semakin lengkap dan mendorong tujuan dari SDG yang ditargetkan.

"Tidak mudah bagi tematik bond, karena kita harus mempersiapkan proyek kredibel yang bisa kita pertanggungjawabkan yang betul-betul sesuai dengan framework dan impactnya bisa terukur. Jadi ini tidak mudah. Jadi kita bekerja sama dengan UNDP, Bappenas, dan lembaga lain," tutur Deni.

Di kesempatan yang sama, National Project Manager ASSIST UNDP Nila Murti menyampaikan, peran UNDP adalah mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan SDG Bond tematik untuk mencapai tujuan SDG.

Hal itu ditujukan agar pembiayaan yang dilakukan pemerintah tak hanya berorientasi pada pembangunan semata, tapi juga berkelanjutan. "Karena memang tematik ini dia lebih banyak yang harus diperhatikan. Kita harus menyusun framework dulu, memilih proyek yang sesuai, jadi tidak asal main membiayai proyek. Jadi dia harus eligible, pantas untuk dibiayai dari dana yang dihimpun oleh SDG Bond atau Green Sukuk," jelas Nila. (A-2)