PARA kepala daerah diminta memperbanyak program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat dampak pandemi covid-19. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan implementasi program tersebut bisa dilakukan melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja yang bisa menguatkan daya beli masyarakat.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” kata Ma’ruf ketika membuka secara langsung Rakernas APPSI 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5) malam.
Untuk memudahkan hal tersebut, Ma’ruf meminta Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah masing-masing.
Baca juga: Wapres: Pembangunan Jangan Korbankan Generasi Masa Depan
“Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” tuturnya.
Ma’ruf mengajak seluruh elemen di daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
“Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” ajaknya.
Pemerintah Daerah, tambahnya, juga harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM,” paparnya.
Ma’ruf juga mendorong untuk terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta seluruh Gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah,” harapnya.
Selain itu, Wapres juga mengingatkan kepada para Gubernur untuk melakukan percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah masing-masing agar mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi kependudukan.
“Saya juga titip kepada para Gubernur untuk mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89/2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” ajaknya.
Di sisi lain, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan atau prestasi oleh para pemegang jabatan.
Untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten dan untuk menghindari kecurangan dalam proses lelang jabatan, diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi,” pungkasnya. (OL-1)
