Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah bisa mengawal upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan kemakmuran tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat.
“Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” kata Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin .
Lebih lanjut Ma’ruf menyebutkan, setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
“Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” paparnya.
Selain itu, tambahnya, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan.
“Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ma’ruf juga meminta agar pemerintah daerah mengubah paradigma dari sekadar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat.
Baca juga : Wapres Minta Pemprov Optimalkan APBD Untuk Penguatan Daya Beli Masyarakat
“Termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan, melaporkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI untuk tahun ini, dan menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.
“Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Anies.
Ia menambahkan, dalam rentang waktu dua tahun ini terdapat banyak regulasi mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah.
Oleh karena itu, Anies berharap agar seluruh pembahasan yang dilakukan dalam Rakernas APPSI 2022 dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Kami berharap nantinya rekomendasi yang nanti dihasilkan akan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," harapnya. (OL-7)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Generasi muda, termasuk yang tergabung dalam Karang Taruna, didorong untuk terus terlibat dalam memperkuat sektor ekraf.
Beberapa pemuda terlihat mengacungkan balok dan menghantamkan benda tersebut ke arah mobil yang melintas
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.
Guru Besar UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan perlunya rekonstruksi gerakan kebangsaan dengan menempatkan pemuda sebagai aktor utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved