WAKIL Presiden Ma’ruf Amin 'menyentil' para pimpinan pemerintah provinsi dan daerah yang masih belum menyerap Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) dengan optimal.
Dia menyerukan kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk memfokuskan APBD kepada program-program yang mendukung penguatan daya beli masyarakat dan menurukan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Wapres saat menyampaikan hal-hal sebagai pedoman bagi pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam Rapat Kerja Nasional APPSI 2022 di Bali, Senin (9/5).
Sebab, saat ini Indonesia masih berjuang untuk mengatasi wabah pandemi. Wapres minta program-program lebih banyak difokuskan kepada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan, melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
"Terkait hal ini saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, dan tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank-bank daerah," kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Bali, Senin malam (9/5).
Wapres juga meminta pemerintah provinsi untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing, dengan menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda.
Wapres juga ingin pemerintah provinsi ikut menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (BBI). Sebab dengan penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.
Baca juga : Presiden Minta Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Kedua Ditingkatkan
"Aparat pemda agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi. Jika tidak sekarang kapan lagi," kata Wapres.
Keempat, pemeritah provinsi diminta menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional antara lain dengan pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.
Kelima pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN. Karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah," kata Ma'ruf.
Dia berharap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan.
"Termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi. Saya juga titip kepada gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021. Sebab ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia," kata Ma'ruf. (OL-7)
