Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menjaga iklim perekonomian nasional tetap kondusif meskipun tengah dihadapkan pada pandemi covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina.
Ia ingin pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01% pada kuartal pertama tahun ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada kuartal berikutnya.
"Di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01%. ini sebuah angka yang, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sangat baik sehingga harus kita pertahankan, kita tingkatkan di kuartal kedua," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5).
Kepala negara juga meminta para pembantunya untuk terus mewaspadai gejolak perekonomian dunia.
Sebagaimana diketahui, ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Konflik tersebut telah memicu krisis energi dan pangan yang dirasakan secara global.
Baca juga : Waspadai Gejolak Ekonomi Dunia, Jokowi Adakan Rapat Mingguan dengan Menterinya
Kondisi tersebut, sambung Jokowi, diperparah dengan kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
"Hati-hati dengan gejolak ekonomi global. Sampai saat ini perang di Ukraina masih belum berakhir dan kelihatannya menunjukkan tanda-tanda yang berkepanjangan sehingga perekonomian semakin tidak pasti," tutur manran wali kota Solo itu.
"Kebijakan moneter AS yang agresif dalam meredam inflasi akan memunculkan, menyebabkan resesi di banyak negara."
Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Keuangan dan seluruh kementerian/lembaga terkait mengelola ekonomi makro dan mikro secara detil. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan energi harus bisa dijaga baik dari segi harga dan pasokannya.
"Saya sudah minta kepada Sekretaris Kabinet untuk mengagendakan rapat setiap minggu, sama seperti kita melakukan rapat terbatas mengenai PPKM. Urusan pangan dan energi harus juga dilakukan mingguan karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini," tandasnya. (OL-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved