Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan jajaran menterinya untuk menjaga iklim perekonomian nasional tetap kondusif meskipun tengah dihadapkan pada pandemi covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina.
Ia ingin pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01% pada kuartal pertama tahun ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada kuartal berikutnya.
"Di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01%. ini sebuah angka yang, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sangat baik sehingga harus kita pertahankan, kita tingkatkan di kuartal kedua," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5).
Kepala negara juga meminta para pembantunya untuk terus mewaspadai gejolak perekonomian dunia.
Sebagaimana diketahui, ketegangan antara Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung. Konflik tersebut telah memicu krisis energi dan pangan yang dirasakan secara global.
Baca juga : Waspadai Gejolak Ekonomi Dunia, Jokowi Adakan Rapat Mingguan dengan Menterinya
Kondisi tersebut, sambung Jokowi, diperparah dengan kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
"Hati-hati dengan gejolak ekonomi global. Sampai saat ini perang di Ukraina masih belum berakhir dan kelihatannya menunjukkan tanda-tanda yang berkepanjangan sehingga perekonomian semakin tidak pasti," tutur manran wali kota Solo itu.
"Kebijakan moneter AS yang agresif dalam meredam inflasi akan memunculkan, menyebabkan resesi di banyak negara."
Oleh sebab itu, ia meminta Menteri Keuangan dan seluruh kementerian/lembaga terkait mengelola ekonomi makro dan mikro secara detil. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan energi harus bisa dijaga baik dari segi harga dan pasokannya.
"Saya sudah minta kepada Sekretaris Kabinet untuk mengagendakan rapat setiap minggu, sama seperti kita melakukan rapat terbatas mengenai PPKM. Urusan pangan dan energi harus juga dilakukan mingguan karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini," tandasnya. (OL-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved